Bendungan PLTA Raksasa Risiko Gusur Masyarakat dan Hutan

2 weeks ago 29

Proyek pembangunan bendungan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang Induk di Kalimantan Utara, menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Betapa tidak, banyak kampung dan hutan termasuk kawasan konservasi akan tenggelam demi proyek ‘transisi energi’ ini.
Berdasarkan analisis dampak lingkungan (andal) PLTA Mentarang Induk akan menenggelamkan lahan 22.604 hektar, lebih luas dari Kota Makassar dengan tinggi bendungan 325 meter.
Hutan belantara dengan julukan Heart of Borneo di Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM), seluas 243,66 hektar masuk rencana penenggelaman untuk bendungan dari luas keseluruhan sekitar 1,27 juta hektar. TNKM berada di dua kabupaten, Malinau dan Nunukan, Kalimantan Utara, berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia.
Jejaring masyarakat yang hidup di lingkar sungai dari berbagai negara menyampaikan pernyataan bersama ihwal bendungan skala besar untuk PLTA sudah menghancurkan sungai dan kehidupan masyarakat adat/lokal dan akar rumput. Mereka menilai, bendungan raksasa untuk pembangunan PLTA bukanlah energi hijau. Pernyataan bersama ini untuk peringati International Day of Action For Rivers, setiap 14 Maret.

Tutupan hutan sudah terbuka. Gundul. Ia membentuk jalur jalan di sisi kiri arah ke hulu. Ini adalah proyek PLTA Mentarang Induk di Seboyo, tak jauh dari simpang Sungai Mentarang dan Tubu pada pertengahan Agustus 2024.

PLTA Mentarang Induk sudah ground breaking oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Maret 2023, berada di sekitar 37 km hulu, Malinau, Kalimantan Utara.

Di Kalimantan Utara, terdapat dua bendungan raksasa yang tengah konstruksi, yakni, PLTA Mentarang Induk di Kabupaten Malinau dan PLTA Sungai Kayan di Bulungan.

PLTA Kayan dengan rencana kapasitas 9.000 MW seperti jalan di tempat karena beberapa investor undur diri. Namun PLTA Kayan kembali bergeliat usai Presiden Prabowo Subianto menetapkan sebagai satu proyek strategis nasional tahun 2025.

PLTA Kayan rencana membendung Sungai Kayan sepanjang 576 km juga mengancam menenggelamkan dua desa, Long Leju dan Long Peleban, beserta makam leluhur mereka.

Untuk PLTA Mentarang Induk , akan membendung dua sungai, Mentarang (176 km) dan Tubu (98 km) dengan rencana kapasitas 1.375 megawatt (MW).

PLTA Ini disebut-sebut akan menyuplai listrik ke Kawasan Industri ‘Hijau’ Indonesia (KIHI) di Kecamatan Mangkupalas Timur, Bulungan, Kalimantan Utara dan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Kalimantan TImur.

Tenggelamkan ruang masyarakat adat sampai hutan konservasi

Berdasarkan analisis dampak lingkungan (andal) PLTA Mentarang Induk akan menenggelamkan lahan 22.604 hektar, lebih luas dari Kota Makassar dengan tinggi bendungan 325 meter. Pada tingkat suplai penuh 230 meter dengan volume air 12.472 meter kubik.

Informasi yang Mongabay himpun, terowongan untuk pengalih sungai sudah tembus sekitar satu km lebih.

Dua kecamatan akan tenggelam yakni Mentarang Ulu dan Kecamatan Sungai Tubu. Setidaknya, di sepanjang Mentarang dan Sungai Tubu ada 13 kampung. Dua sungai ini hidup masyarakat adat, Suku Punan di Sungai Tubu dan Suku Lundayeh di Sungai Mentarang.

Pantauan Mongabay sudah ada satu kampung dengan 28 keluarga di Tebunyau-Seboyo tergusur dan pindah ke hilir di mulut tapak bendungan. Warga Punan meninggalkan ruang hidup di Kampung Lama dengan segala infrastruktur alam untuk kehidupan sehari-hari.

Yusmarang, tokoh Masyarakat Punan, mengatakan, saat ini mereka sulit berladang dan berkebun karena berada di lahan yang bukan dalam penguasaan warga. “Mencari ikan dan binatang-binatang sulit sudah,” katanya.

Penggusuran masyarakat adat dari akar kehidupan mereka berlangsung sepanjang 2023-2025. Berdasarkan andal Pembangkit Mentarang Induk, sekitar 1.500 jiwa dengan 541 keluarga akan pindah meninggalkan pemukiman mereka.

Mereka tersebar di Desa Semamu Lama, Semamu Baru, Long Sulit, Temalang, Long Berang dan Long Simau di Kecamatan Mentarang Tubu. Lalu, Kampung Rian Tubu dan Kuala Rian di Kecamatan Sungai Tubu. Meskipun belum ada kepastian di mana pemukiman baru mereka.

Ancaman lain, menyasar hutan belantara dengan julukan Heart of Borneo di Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM), seluas 243,66 hektar masuk rencana penenggelaman dari luas keseluruhan sekitar 1,27 juta hektar.

TNKM berada di dua kabupaten, Malinau dan Nunukan, Kalimantan Utara, berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia.

Karena kedekatan wilayah inilah muncul inisiatif Heart of Borneo, merupakan program konservasi hutan tropis bersama antara Indonesia, Malaysia dan Brunai Darussalam.

Berdasarkan situs resmi Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam (KSDAE) Kementerian Kehutanan menyebut, kekayan biodiversitas TNKM yang baru teridentifikasi seperti tumbuhan khas kayu ulin, rengas, gaharu. Flora yang menyimpan 500 jenis anggrek, 25 jenis rotan, fauna 277 jenis burung. Terdapat 100 spesies mamalia.

Dalam dokumen Andal, PLTA Mentarang- dalam tanggapan berita acara rapat tim teknis penilai amdal 28 Juli 2022- menyebut, lokasi genangan tidak akan ada pembebasan karena meliputi hutan lindung dan taman nasional.

Karena itu, ada usulan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Balai Taman Nasional Kayan Mentarang dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah setujui.

“PKS ini sesuai regulasi P.44/2017 dan P.85/2014 bagi pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan,” tulis dokumen andal PLTA Mentarang Induk.

Mahfuad, Kepala Resort Sungai Tubu dan Mentarang, TNKM, membenarkan, Desa Rian Tubu dan Long Titi berada dalam TNKM terdampak bendungan PLTA.

“Rian Tubu tenggelam, Long Titi juga dipindahkan,” katanya.

Wilayah terdampak ini, katanya, di Tubu, Sungai Rian dan Sungai Menabur Kecil, Anak Sungai Tubu, tenggelam semua.

Mahfuad mengatakan, pengelola PLTA Mentarang Induk dan TNKM menjalin kerjasama termuat dalam PKS, terkait penenggelaman sebagian wilayah TNKM.

“Kita ada perjanjian kerja sama dengan mereka (PLTA) Mentarang Induk) selama 10 tahun,” katanya kepada Mongabay, pada 2024.

Rilis Nugal Institute yang Mongabay terima menyebutkan , target pemerintah untuk pengembagan energi mencapai 10,4 giga watt listrik dari bendungan PLTA. Target terbanyak dalam proyek energi terbarukan. Lebih besar dari sumber energi panas bumi, angin dan surya.

Dari penelusuran organisasi ini terdapat 162 PLTA di Indonesia sebagai energi terbarukan. Pemerintah Indonesia mengklaim proyek ini bagian dari target penurunan emisi sebagai bagian solusi krisis iklim.

Atas nama transisi energi

Bendungan Mentarang, untuk PLTA, hanya satu dari banyak proyek pembangunan bendungan di dunia, termasuk Indonesia. Jejaring masyarakat yang hidup di lingkar sungai dari berbagai negara menyampaikan pernyataan bersama ihwal bendungan skala besar untuk PLTA sudah menghancurkan sungai dan kehidupan masyarakat adat/lokal dan akar rumput.

Pernyataan bersama ini Mongabay terima untuk peringati International Day of Action For Rivers, setiap 14 Maret. Jejaring masyarakat terdampak bendungan menilai, bendungan raksasa untuk pembangunan PLTA bukanlah energi hijau.

Mereka menolak klaim palsu pembangkit listrik tenaga air besar adalah energi bersih. “Bendungan adalah mesin kekerasan, penggusuran dan kehancuran,” tulis seruan jejaring masyarakat terdampak bendungan.

Janji kosong tentang pekerjaan, kemakmuran dan energi bersih yang kerap otoritas dan korporasi sampaikan, menghancurkan bentang alam dan merendam rumah dan menghilangkan mata pencaharian. Akibatnya, memicu kerusakan lingkungan tak terpulihkan.

Menurut warga terdampak, pemerintah bersama perusahaan dan lembaga keuangan terus memaksakan proyek bendungan yang merusak sungai Amerika Latin dan Asia Tenggara. Seperti Sungai Mekong- membentang di enam negara, Tiongkok ( Yunan), Thailand, Kamboja, Myanmar dan Laos- dan Sungai Mentarang dan Tubu dan Sungai Kayan di Kalimantan Utara, Indonesia.

Proyek bendungan ini, lanjut seruan itu, dapat label energi hijau, meskipun terang merusak sungai, membabat dan merendam hutan serta menggusur ruang hidup masyarakat adat.

Cerita di balik bendungan terdapat skema perdagangan listrik yang kuat seperti ASEAN Power Grid, Belt and Road Initiative (BRI) dan proyek strategis nasional di Indonesia. Akankah penumpukan keuntungan perusahaan atas nama transisi energi ini dengan mengorbankan lingkungan dan masyarakat?