Banjir Bandang Pesisir Selatan, Perbaikan Tata Ruang?

• Banjir bandang mengantam sejumlah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Rabu (13/3/2025). Sebanyak 100 rumah terendam di Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, sementara di Kampung Tangah, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, sekitar 12 rumah terendam.
• Ilham Wahab, Juru Bicara BPBD Provinsi Sumbar, mengatakan bencana di wilayah ini terjadi berulang dengan frekuensi meningkat. Masyarakat di kawasan rawan bencana diharapkan meningkatkan kewaspadaan, terutama potensi longsor.
• Novermal Yuska, anggota DPRD Pesisir Selatan, mengatakan banjir tidak hanya disebabkan tingginya curah hujan tetapi juga dipicu pembukaan lahan dan penebangan
• Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) provinsi maupun kabupaten dan kota, harus dilihat kembali. Penegakan hukum terhadap aktor utama yang melakukan pelanggaran harus dilakukan.

Banjir bandang menerjang sejumlah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Rabu (12/3/2025). Sebanyak 100 rumah terendam di Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, sementara di Kampung Tangah, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, sekitar 12 rumah terendam.

Ilham Wahab, Juru Bicara BPBD Sumbar, mengatakan bencana di wilayah ini terjadi berulang dengan frekuensi meningkat.

“Dalam dua bulan terakhir, sudah enam kali banjir sehingga penanganannya perlu koordinasi berbagai pihak. Masyarakat di kawasan rawan bencana diharapkan meningkatkan kewaspadaan, terutama potensi longsor,” jelasnya, Minggu (16/3/2025).

Puncak banjir terjadi sekitar pukul 16.40 WIB. “Di Pelangai Gadang sekitar 100 kepala keluarga mengungsi, sedangkan di Kampung Tangah, warga tetap bertahan,” jelas Yuskardi, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pesisir Selatan.

Syafrizal, Camat Ranah Pesisir, mengatakan banjir tidak hanya merendam rumah tetapi juga menyebabkan kayu ukuran kecil dan besar masuk rumah warga. “Rehabilitasi pasca-banjir tengah dilakukan.”

Desindra Deddy Kurniawan, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau, mengatakan Maret-April merupakan peralihan dari hujan ke kemarau.

“Saat pancaroba biasanya cuaca dinamis. Masyarakat tetap waspada dan kemungkinan menghadapi munculnya berbagai penyakit.”

Baca: Pembalakan Liar, Penyebab Banjir Bandang di Pesisir Selatan

Kondisi wilayah Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, akibat diterjang banjir bandang, Rabu (12/3/2025). Foto: Dok. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Penyebab banjir

Novermal Yuska, anggota DPRD Pesisir Selatan, mengatakan banjir tidak hanya disebabkan tingginya curah hujan tetapi juga dipicu pembukaan lahan dan penebangan liar.

“Hanyutnya kayu olahan/gelondongan merupakan dampak kegiatan ilegal di hulu Sungai Batang Pelangi Gading. Sebuah jembatan rusak akibat banjir, padahal akses utama masyarakat sekaligus ke kantor wali nagari,” terangnya, pertengahan Maret 2025.

Noverman mengatakan, pembalakan di Pesisir Selatan sudah berlangsung lama, namun berkurang sejak ada pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di Sungai Batang Pelangai.

“Masalah ini harus diselesaikan, terutama di hulu sungai.”

Tommy Adam, Kepala Departemen Advokasi Walhi Sumbar, mengatakan Dinas Kehutanan dan KPHL Pesisir selatan serta Balai Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) perlu mengambil langkah tegas. Mengingat, hutan di Pesisir Selatan sering dijarah, baik di kawasan lindung maupun hutan konservasi.

“Upaya bersama untuk menangkap cukong harus dilakukan. BAnjir terjadi karena hulu DAS Batang Pelangai rusak dan beralih fungsi.”

Khalid Saifullah, anggota dewan pengarah Forum PRB Provinsi Sumatera Barat, mengatakan banjir bandang dan longsor yang terjadi di sejumlah tempat di Sumbar, bukan lagi dilihat sebagai bencana alam.

“Ada masalah dengan kondisi lingkungan, terutama pada daerah aliran sungai (DAS). Terjadi penurunan daya dukung dan daya tampung baik pada daerah resapan/tangkapan air baik di hulu, tengah dan hilir, sempadan dan palung sungai,” jelasnya.

Sesuai UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, telah di amanah sebuah lembaga atau badan pemerintah mulai dari nasional hingga daerah memiliki fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penanggulangan bencana.

“Untuk mengurangi risiko bencana, optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik saat maupun pasca, maka lembaga dan atau badan ini harus lebih meningkatkan implementasi fungsi-fungsinya.”

Kejadian ini merupakan buah perbuatan yang sudah dilakukan dalam jangka waktu cukup panjang.

“Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) provinsi maupun kabupaten dan kota, harus dilihat kembali. Penegakan hukum terhadap aktor utama yang melakukan pelanggaran harus dilakukan,” jelasnya.

Baca juga: Banjir Bandang dan Pembalakan Liar di Pesisir Selatan

Material banjir bandang berupa kayu dan sampah yang ikut hanyut dalam banjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar, pada Maret 2024 lalu. Foto: Vinolia/ Mongabay Indonesia.

Kayu tebangan

Kusworo, Kepala Bidang PHKSDAE, Dinas Kehutanan Sumatera Barat, mengatakan pihaknya telah turun ke lokasi. Kayu-kayu yang hanyut diperkirakan berasal dari bekas peladangan di hulu sungai, tepatnya di Jorong Lubuk Nako, dan Nagari Pelangai Gadang.

“Banjir terjadi karena kayu menumpuk, sementara anak sungainya (cabang dari Sungai Pelangai Gadang) hanya sekitar delapan meter. Ini menyebakan air menerjang perkampungan sekitar. Ada juga beberapa kayu besar yang sudah tumbang, kulitnya sudah lapuk yang berasal dari hulu, jorong lubuk Nako. Kawasan itu penyumbang kayu paling banyak,” paparnya.

Dinas Kehutanan akan melakukan reboisasi dan mengimbau masyarakat untuk tidak menggarap lahan di kawasan terlarang.

“Lahan yang kemiringan di atas 45 derajat, dilarang digarap. Kejadian banjir ini, karena  tanaman keras diubah menjadi tanaman jagung. Hal ini sama dengan kejadian di Kabupaten 50 Kota, lahan menjadi ladang gambir. Makanya banyak tanaman kecil menyumbat, sehingga kayu menumpuk,” jelasnya.

Tahun 2100: Banjir Pesisir Meningkat di Indonesia Hingga Kepunahan Beruang Kutub