Bagaimana Cara Mendeteksi Krisis Iklim?

• Bagaimana cara menandai adanya persoalan krisis iklim?
• Iklim didefinisikan sebagai kondisi atmosfer jangka panjang, sekitar selama 30 tahun, dengan parameter utama suhu dan curah hujan. Perubahan iklim bukan sekadar fenomena harian, melainkan perubahan jangka panjang dalam pola rata-rata cuaca.
• Untuk mendeteksi perubahan iklim yang sekarang menjadi krisis iklim, ilmuwan menggunakan data historis sebelumnya. Baseline yang digunakan adalah rentang 1960-1990, yang diperbarui menjadi 1970-2000. Dalam ilmu klimatologi, perubahan iklim dianalisis dalam rentang waktu lebih luas, seperti 2030-2050, 2050-2080, hingga 2100.
• Kemajuan teknologi sangat berperan memantau krisis Dengan perkembangan bidang meteorologi, klimatologi, dan oseanografi, ilmuwan bisa menganalisis tren yang terjadi lebih akurat. Teknologi satelit, kecerdasan buatan (AI), dan data science sangat membantu pemantauan lebih rinci.

Bagaimana cara mendeteksi persoalan krisis iklim?

Putu Santikayasa, Dosen Departemen Geofisika dan Meterologi Institut Pertanian Bogor (IPB) menjelaskan, iklim didefinisikan sebagai kondisi atmosfer jangka panjang, sekitar selama 30 tahun, dengan parameter utama suhu dan curah hujan.

“Perubahan iklim bukan sekadar fenomena harian, melainkan perubahan jangka panjang dalam pola rata-rata cuaca,” ungkapnya, Kamis (27/3/2025).

Pakar agroklimatologi ini memaparkan, untuk mendeteksi perubahan iklim yang sekarang menjadi krisis iklim, ilmuwan menggunakan data historis sebelumnya. Baseline yang digunakan adalah rentang 1960-1990, yang diperbarui menjadi 1970-2000.

Dalam ilmu klimatologi, perubahan iklim dianalisis dalam rentang waktu lebih luas, seperti 2030-2050, 2050-2080, hingga 2100.

“Perbedaan antara cuaca dan iklim juga perlu dipahami.”

Cuaca bersifat dinamis dan berubah dari hari ke hari. Misalnya, hujan hari ini dan cerah esoknya.  Sementara iklim, mempunyai karakteristik lebih stabil. Indonesia mempunyai iklim tropis yang tidak akan tiba-tiba berubah menjadi subtropis.

“Namun, bisa meningkatkan suhu rata-rata, yang berdampak permanen.”

Baca: Kian Sulit Temukan Kunang-Kunang, Dampak Krisis Iklim?

Petani memanen padi yang roboh akibar angin kencang dan anomali cuaca yang terjadi di Malang, Jawa Timur. Foto: Falahi Mubarok/Mongabay Indonesia

Peran teknologi pantau krisis iklim

Kemajuan teknologi sangat berperan memantau krisis iklim. Dengan perkembangan bidang meteorologi, klimatologi, dan oseanografi, ilmuwan bisa menganalisis tren yang terjadi lebih akurat. Teknologi satelit, kecerdasan buatan (AI), dan data science sangat membantu pemantauan lebih rinci.

“Tinggi muka air laut dipantau melalui citra satelit, sekaligus membandingkannya dengan 10-20 tahun lalu,” ungkap Putu.

Dengan citra satelit, ilmuwan bisa dokumentasikan pergeseran pola tanam serta dampaknya terhadap pangan. Sementara kecerdasan buatan berperan menganalisis data perubahan iklim.

Misalnya, penelitian menunjukkan kenaikan suhu bisa meningkatkan jentik nyamuk yang berkontribusi terhadap penyebaran penyakit seperti malaria dan demam berdarah.

“Melalui informasi ini peringatan dini kepada masyarakat untuk mengambil langkah antisipasi dapat dilakukan.”

Baca: Krisis Iklim Ancam Bahasa Orang Kodi

Banjir yang terjadi Jakarta awal Maret 2025 lalu. Foto: Falahi Mubarok/Mongabay Indonesia

Literasi digital

Prosa AI, perusahaan startup lokal Indonesia, telah menciptakan platform Faktaiklim. Tidak hanya mendeteksi hoaks, platform ini juga berguna meningkatkan literasi digital di masyarakat.

“Terutama isu iklim yang sering menjadi sasaran misinformasi,” kata Mokhamad Wildan Marzuqan, Product Manager Prosa.ai, Rabu (12/3/2025).

Platform ini manfaatkan teknologi kecerdasan buatan yang bisa menganalisis data dari berbagai sumber. Data yang dimasukkan pengguna, dibandingkan dengan artikel-artikel yang sebelumnya sudah diverifikasi.

“Sistem akan menentukan apakah informasi valid atau tidak.”

Platform ini menggunakan tiga bahasa, yaitu Minangkabau, Bugis, dan Bali.

“Ketersediaan data masih jadi kendala. Tantangan lain adalah informasi yang masuk selalu diperbarui dan relevan.”

Baca: Bencana Jabodetabek, Tanda Lingkungan Rusak dan Krisis Iklim

Nelayan perempuan sedang mencari gurita di terumbu karang di Desa Kadoda, Tojo Una-Una, Togean, Sulawesi Tengah. Mereka kini semakin sulit mendapatkan hasil laut akibat iklim. Foto: Christopel Paino/Mongabay Indonesia

Atasi krisis iklim

Andianto Haryoko, Koordinator Ekosistem dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informasi Bappenas, mengatakan misinformasi dan disinformasi tentang perubahan iklim di Indonesia masih tinggi.

“Terutama dari informasi digital.”

Mengutip kajian Yougove 2019, Indonesia pernah disebut sebagai negara dengan jumlah penyangkal perubahan iklim terbanyak di dunia, setelah Amerika. Sebanyak 21 persen warga menganggap tidak semua manusia bisa disalahkan dalam perubahan iklim.

Berdasarkan riset Center for Digital Society (CfDS) tentang pemahaman dan kesadaran krisis iklim, dijelaskan sebanyak 21,5 persen warga setuju dan 11 persen sangat setuju bahwa krisis iklim akibat  banyaknya manusia yang melakukan maksiat. Sementara, warga yang setuju ilmuwan yang meneliti krisis iklim dikendalikan kaum elit sebanyak 25 persen. Survei ini melibatkan 2.401 responden.

“Untuk mengatasi krisis iklim, dapat memanfaatkan teknologi berupa kecerdasan buatan.”

Penerapan kecerdasan buatan berpotensi meningkatkan kapasitas talenta nasional dalam bidang teknologi.

“Termasuk komunikasi publik.”

Baca juga: Krisis Iklim dan Fikih Transisi Energi Berkeadilan

Petani memetik biji kopi arabika yang menjadi andalan masyarakat Gayo. Naiknya suhu dan cuaca tidak menentu, berdampak pada produktivitas kopi. Foto: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia

Aksi nyata hadapi krisis iklim

Rutz Schmidt, Artificial Intelligence Advisor FAIR Forward GIZ Indonesia, menjelaskan tak hanya membingungkan masyarakat, dampak misinformasi juga dapat menghambat kebijakan, dan memperlambat aksi nyata terhadap perubahan iklim.

“Tanpa kerja sama sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil, upaya melawan misinformasi iklim akan sulit tercapai.”

Sebelumnya, Sri Mulyani, Menteri Keuangan mengungkapkan, ancaman krisis iklim sungguh nyata.

“Indonesia bisa mengalami kerugian ekonomi mencapai Rp112 triliun atau 0,5 dari PDB tahun 2023,” dikutip dari CNBC Indonesia.

Indonesia sebagai bagian United Nastions Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), berkomitmen mencapai ketahanan iklim, termasuk melalui Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim 2020-2045. Satu poin pentingnya adalah mengurangi 29 persen emisi CO2 dengan upaya sendiri, dan 41 persen dengan dukungan internasional agar mencapai net zero emission pada 2060.

Catatan Akhir Tahun: Krisis Iklim yang Semakin Nyata Dirasakan Masyarakat Pesisir Sulawesi