PSN Revitalisasi Tambak, Waswas Tingkatkan Kerentanan Pantura Jawa

• Revitalisasi akuakultur (tambak) di Jawa Barat masuk dalam salah satu  dari 77 proyek strategis nasional (PSN)  Pemerintahan Prabowo Subianto.  Pemerintah berjanji  menerapkan prinsip berkelanjutan dalam jalankan proyek  revitalisasi akuakultur  ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertugas sebagai pelaksana proyek yang mulai tahun ini. Tahap awal, proyek ini akan menyasar empat kabupaten, yakni,  Kabupaten Indramayu, Subang, Karawang, dan Bekasi seluas  20.000 hektar.
• Doni Ismanto, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik memastikan, revitalisasi tambak Pantura Jawa itu dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan melalui sejumlah aspek teknis. Misalnya, saluran masuk dan keluar yang dibuat terpisah, adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga penerapan manajemen kesehatan yang tepat. 
• Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mensinyalir program ini hanya untungkan investor atau korporasi besar. Ujungnya, para petambak kecil atau tradisional di sekitar pantura akan tersingkir. Proyek ini juga akan menambah beban Pantura Jawa yang memang sudah melebihi daya dukung. 
• Tb Haeru Rahayu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP mengatakan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi instrumen kunci untuk memastikan program revitalisasi tambak Pantura Jawa tetap berbasis ekonomi biru secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan begitu, program tersebut tidak akan merusak ekosistem pesisir dan lingkungan sekitar.

Revitalisasi akuakultur (tambak) di Jawa Barat masuk dalam salah satu dari 77 proyek strategis nasional (PSN) Pemerintahan Prabowo Subianto. Pemerintah klaim akan terapkan prinsip berkelanjutan dalam jalankan proyek  revitalisasi akuakultur ini. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertugas sebagai pelaksana proyek yang mulai tahun ini. Tahap awal, proyek ini akan menyasar empat kabupaten, yakni, Kabupaten Indramayu, Subang, Karawang, dan Bekasi seluas 20.000 hektar.

Doni Ismanto, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik memastikan, revitalisasi tambak Pantura Jawa itu  dengan prinsip keberlanjutan. “Bukan hanya infrastruktur, ekosistem sosial, lingkungan dan ekonomi juga seimbang,” katanya, belum lama ini.

Prinsip keberlanjutan itu akan mereka wujudkan melalui sejumlah aspek teknis pengelolaan tambak. Misal, reservoir, saluran masuk dan keluar yang dibuat terpisah, ada instalasi pengolahan air limbah (IPAL), roda dayung, pompa, dan penerapan manajemen kesehatan yang tepat. 

Pengelolaan IPAL, kata Doni, akan menerapkan teknologi terkini, seperti pengendapan dan juga oksigenasi untuk mengembalikan kualitas air. “Secara fisika juga kembali normal, sehingga pada saat dilepas sama seperti sedia kala dan tidak merusak lingkungan,” katanya.

Fasilitas IPAL itu menjadi bagian dari infrastruktur utama bersama saluran masuk, waduk, kolam produksi, saluran keluar, dan pos jaga. Semua fasilitas itu akan menjadi penunjang produksi tambak yang akan menggunakan benih ikan nila salin berkualitas.

KKP hanya akan menggunakan pakan ikan dan vaksin yang telah terdaftar secara resmi. Begitu juga dengan pemberian pakan, juga akan menggunakan e-feeder lebih efektif dan efisien.

Doni katakan, proyek ini akan mulai tahun ini dengan penyiapan lahan, perencanaan yang mencakup pre-desain, master plan, studi kelayakan, desain dasar, dan dokumen lingkungan. Setelah itu, baru lanjut membuat desain konstruksi. “Tahun 2026, dilanjutkan rancang bangun, dan  2027 harapannya sudah operasi untuk budidaya ikan nila salin.”

Para bekerja tengah memberikan pakan udang di tambak Budi daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen, Jawa Tengah. Foto : L Darmawan/Mongabay Indonesia

Ekonomi biru?

Tb Haeru Rahayu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP mengatakan, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) akan menjadi basis dalam melaksanakan program ini. “Itu untuk memastikan pelaksanaan program aman bagi kelestarian lingkungan serta mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

KLHS menjadi instrumen kunci untuk memastikan program revitalisasi tambak Pantura Jawa tetap berbasis ekonomi biru secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan begitu, proyek ini tidak akan merusak ekosistem pesisir dan lingkungan sekitar.

Tahapan KLHS menjadi rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Tujuannya, untuk memastikan program revitalisasi tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi, dan sosial. 

Tebe mengatakan, tambak di Pantura Jawa memiliki potensi besar namun menghadapi tantangan dari sisi lingkungan, tata kelola, dan ekonomi. Tantangan itu, karena kondisi eksisting tambak idle atau tidak produktif masih bersifat tradisional.

Pada tambak eksisting, budidaya perikanan  tanpa menggunakan tandon dan IPAL, hingga rentan terhadap serangan penyakit. Kondisi itu membuat produktivitas tambak menjadi rendah, hanya sekitar 0,6 ton per hektar per tahun.

Melalui program ini, produktivitas tambang dapat terpacu hingga 1,56 ton per hektar per tahun di tahap awal. Tebe berharap, program ini dapat menciptakan multiple effect untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong daya saing nasional. Sekaligus mendukung kedaulatan pangan nasional berbasis ekonomi biru berkelanjutan.

“Dengan asumsi harga jual Rp25.000 per kilogram saja, maka akan terjadi perputaran uang hingga mencapai triliunan rupiah per tahun.”  

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kalau program revitalisasi tambak Pantura Jawa akan  bertahap hingga 2028. Total ada 78.000 hektar tambak menganggur yang akan dilakukan revitalisasi. Ke depan, proyek Rp78 triliun itu tak hanya di Jawa Barat, juga akan mencakup empat provinsi di Pulau Jawa.

Tambak untuk modeling budidaya nila salin berbasis kawasan seluas 80 hektare di kawasan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang, Jawa Barat. Pembangunan dilakukan di lahan bekas tambak udang yang sudah tidak produktif. Foto : KKP

Untungkan korporasi

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mensinyalir program revitalisasi tambak Pantura Jawa yang kini resmi masuk PSN itu hanya untungkan investor atau korporasi besar. Ujungnya, para petambak kecil atau tradisional yang mendominasi kegiatan budidaya di sekitar pantura akan tersingkir. 

 “Mereka akan segera digantikan oleh petambak yang berasal dari pelaku usaha dengan modal korporasi,”  katanya.

Para petambak kecil atau tradisional, hanya akan menjadi subordinasi dari tambak korporasi, atau bahkan menjadi buruh. 

Dia pun menilai  program ini rancu. Sebabnya,  diduga KKP belum memiliki data faktual tambak  terbengkalai. Hal ini memunculkan kebingungan apakah revitalisasi adalah bagian dari ekspansi atau pembukaan lahan baru atau bukan. Jika buka baru yang terjadi, berisiko menghancurkan kawasan mangrove.

Dia juga mempertanyakan label berkelanjutan yang tersemat pada program ini. Apalagi, jika program ini juga memasukkan udang sebagai komoditasnya. Berdasar pengalaman selama ini, pakan udang biasa terbuat dari ikan hasil tangkapan sampingan (bycatch) atau dikenal dengan sebutan ikan rucah. 

“Biasanya, ikan rucah itu berasal dari kapal-kapal perikanan yang melakukan kegiatan IUUF (illegal unreported unrefulation fishing).”  

KKP, katanya, seharusnya mendorong bagaimana praktik budidaya yang  tidak berpotensi mencemari laut. Kenyataan selama ini, pencemaran itu kerapkali terjadi akibat paparan residu bahan kimia dari pakan tambak. “Kalau dibuang ke laut, itu bisa bikin biota di laut itu mati. Itu tentu menyebabkan coral bleaching juga.”  

Susan khawatir, revitalisasi tambak ini  akan menambah beban Pantura Jawa yang memang telah kelebihan daya dukung. Jika lanjut, proyek ini justru akan meningkatkan kerentanan Pantura Jawa yang selama ini ternacam oleh abrasi. 

“Ini yang paling mengerikan sebenarnya. Tidak ada limbah organik yang benar-benar organik dan tidak akan mencemari laut dari tampak yang akan direvitalisasi.” 

Kalau pemerintah tidak menyiapkan strategi tepat dengan mengadopsi prinsip berkelanjutan, program ini hanya akan meningkatkan kerentanan pada ekosistem pesisir. “Jadi, jangan hanya sebatas aspek ekonomi, tapi juga aspek sosial, dan lingkungan juga harus jadi prioritas,” katanya. 

*****

Kala Tambak Udang Cemari Lahan Tani dan Laut Jember