Hutan Indonesia di Tengah Ambisi Biomassa Jepang dan Korsel

2 weeks ago 24

Dalam dekade terakhir, deforestasi Indonesia menunjukkan penurunan, termasuk di sektor pulp dan sawit. Namun, analisis spasial terbaru mengungkapkan situasi berbeda. Ambisi hijau negara-negara maju, seperti Jepang dan Korea Selatan, yang ingin gunakan biomassa sebagai sumber energi terbarukan mereka justru mendorong degradasi hutan hujan tropis Indonesia.
Laporan Earth Insight, Auriga Nusantara, Forest Watch Indonesia (FWI), Solutions for Our Climate (SFOC), Trend Asia, dan Mighty Earth juga mencatat, Jepang menerima sekitar 38% dan Korea Selatan 62% dari ekspor pelet kayu Indonesia selama 2021-2023. Selama periode sama, volume ekspor biomassa kayu Indonesia meningkat dari 1.000 kali, dari 100 metrik ton per tahun.
Timer Manurung, Direktur Eksekutif Yayasan Auriga Nusantara mengatakan, pasar Jepang dan Korsel saat ini jadi pemicu perluasan kebun kayu energi Indonesia. Bersamaan dengan itu, kebijakan co-firing akan meningkatkan konsumsi biomassa dalam negeri hingga 8.400%. Kondisi ini, katanya, jadi ancaman serius bagi hutan dan masyarakat lokal.
Berkat desakan para pihak, akhirnya Korsel kurangi subsidi pada biomassa. Pada 18 Desember 2024, Korsel mengumumkan reformasi besar dukungan pemerintah terhadap energi biomassa, dengan mengurangi subsidi untuk sebagian besar kategori biomassa. Langkah ini merupakan inisiatif bersama Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi (MOTIE), Dinas Kehutanan Korea, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Dalam dekade terakhir, deforestasi Indonesia menunjukkan penurunan, termasuk di sektor pulp dan sawit. Namun, analisis spasial terbaru mengungkapkan situasi berbeda. Ambisi hijau negara-negara maju, seperti Jepang dan Korea Selatan, yang ingin gunakan biomassa sebagai sumber energi terbarukan mereka justru mendorong degradasi hutan hujan tropis Indonesia.

Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengatakan, ambisi hijau Jepang dan Korsel sangat agresif bisa merusak hutan di Indonesia. Ekspor besar-besaran pelet kayu ini hanya memuaskan negara-negara maju.

“Beberapa bulan lalu, saya mengunjungi Jepang dan melihat bagaimana hutan-hutan mereka dijaga, bahkan yang di tengah kota. Ironisnya, Indonesia justru harus menanggung deforestasi akibat upaya transisi energi yang dilakukan Jepang,” katanya, beberapa waktu lalu.

Transisi energi, seharusnya tak mengorbankan lingkungan, seperti merusak hutan hujan. Transisi energi harus berlandaskan keadilan, benar-benar ramah lingkungan, dan tak hanya menguntungkan negara-negara maju secara ekonomi.

Dia bilang, transisi energi harus memberikan manfaat sama besar bagi negara-negara maju dan berkembang, seperti Indonesia, untuk memastikan pemerataan keuntungan.

Jepang dan Korsel, adalah negara yang masif mengembangkan transisi energi melalui penggunaan produk biomassa. Negara Sakura dan Gingseng ini mengklasifikasikan pelet kayu sebagai sumber energi terbarukan dalam kebijakan energi nasional mereka.

Kedua negara ini menggunakan pelet kayu untuk pembangkit listrik biomassa, dan campuran dalam bahan bakar di pembangkit listrik tenaga batubara (PLTU).

Di Jepang, program transisi hijau mereka disebut sebagai upaya menekan karbon di negaranya sendiri atau dikenal dengan green transformation (GX). Jepang mengembangkan pembangkit listrik berbasis biomassa baik secara penuh (full-firing), maupun bauran sebagian (co-firing).

Untuk memenuhi ambisi energi hijau, Jepang mengimpor bahan baku biomassa berupa pelet kayu dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam mengimpor bahan baku biomassa berupa pelet kayu dari negara-negara berkembang, Jepang memberikan subsidi dan bantuan finansial langsung untuk pengembangan fasilitas energi biomassa, seperti pembangkit listrik berbasis biomassa atau sistem pemanfaatan energi biomassa untuk industri.

Sistem ini, katanya, sebagai upaya Jepang untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan setelah bencana nuklir Fukushima pada 2011.

Jepang juga menerapkan sistem feed-in tariff (FiT), yang menawarkan tarif tetap bagi produsen energi terbarukan, termasuk biomassa, untuk menjual listrik mereka ke jaringan listrik nasional. Sistem FiT ini sejalan dengan rencana energi strategis (RES) yang Pemerintah Jepang susun April 2014. Ia menetapkan target produksi listrik hingga 1.065 TWh dari sumber energi terbarukan, sesuai bauran energi 2030.

Selain itu, Jepang tidak hanya mengimpor pelet kayu dari Indonesia dalam jumlah yang terus meningkat, juga berperan aktif dalam mendirikan proyek-proyek biomassa untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya.=

Menurut laporan Mighty Earth Desember 2023, organisasi-organisasi Jepang terlibat dalam 49 proyek pembakaran bersama biomassa di Indonesia.

Sama seperti Jepang, Korea Selatan juga memberikan insentif besar untuk proyek biomassa melalui sistem sertifikat energi terbarukan (REC), dengan pembangkit listrik pakai pelet kayu menerima subsidi lebih tinggi. Salah satu tujuan utama dari sistem REC adalah untuk mematuhi target energi terbarukan yang ditetapkan Pemerintah Korsel.

Korsel memiliki target ambisius meningkatkan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi mereka. Sebagai bagian dari kebijakan ini, perusahaan pembangkit listrik dan perusahaan besar yang mengkonsumsi energi untuk membeli sertifikat REC sebagai bagian dari kewajiban mereka untuk memenuhi target penggunaan energi terbarukan.

Menurut Solutions for Our Climate (SFOC), pembangkit listrik biomassa di Korsel menerima sekitar US$3,7 miliar REC sambil membakar 50 juta metrik ton kayu sejak 2015. Meskipun ada masalah iklim dan hak asasi manusia, biomassa terus dapat subsidi lebih besar per unit daya yang dihasilkan daripada tenaga surya dan angin berdasarkan REC saat ini.

Ambisi hijau Jepang dan Korsel dengan strategi memberikan subsidi dan bantuan finansial langsung untuk mendukung pengembangan fasilitas energi biomassa justru menghancurkan hutan hujan tropis di negara-negara, termasuk Indonesia. Alih-alih transisi energi, Jepang dan Korsel hanya merusak hutan Indonesia dengan ambisi hijau mereka.

Laporan Earth Insight, Auriga Nusantara, Forest Watch Indonesia (FWI), Solutions for Our Climate (SFOC), Trend Asia, dan Mighty Earth juga mencatat, Jepang menerima sekitar 38% dan Korea Selatan 62% dari ekspor pelet kayu Indonesia selama 2021-2023. Selama periode sama, volume ekspor biomassa kayu Indonesia meningkat dari 1.000 kali, dari 100 metrik ton per tahun.

Hutan dalam tekanan

Menurut rencana energi Indonesia, biomassa kayu akan memasok 19,7 TWh energi pada 2025, dengan 64,5% berasal dari co-firing PLTU batubara. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, harapannya, “hutan tanaman energi” dapat menyuplai separuh dari total bahan baku. Akibatnya, hutan-hutan Indonesia akan menghadapi tekanan besar dari ekspansi kebun kayu energi untuk memenuhi permintaan biomassa.

Dalam penelitian Asia pada 2022 dengan judul “Ancaman Deforestasi Tanaman Energi“ menyebutkan, untuk memenuhi kebijakan co-firing, perlu 10,23 juta ton pelet kayu per tahun, dari hutan seluas 3,27 juta lapangan bola. Hal ini akan meningkatkan laju deforestasi 2,1 juta hektar per tahun.

Data FWI mencatat, 34 izin PBPH yang berstatus IUPHHK-HT dan berkomitmen mencadangkan untuk hutan tanaman energi (HTE). Total wilayah izin ini 1.380.597 hektar, tersebar di 15 provinsi.

Dalam periode 2021-2023, terdapat deforestasi 33,322.96 hektar, dengan hutan alam tersisa 470,490.88 hektar atau 33.66% di dalam keseluruhan izin.

Laporan Auriga Nusantara, dengan enam organisasi masyarakat sipil menemukan, lebih dari 10 juta hektar hutan tropis kini terancam di zona pemungutan (haul zone) pabrik kayu serpih (chip mill) dan PLTU co-firing, termasuk lebih dari empat juta hektar berada di 127 key biodiversity areas (KBA).

Dari 1,2 juta hektar kebun kayu energi, sekitar 400.000 hektar merupakan hutan utuh, meliputi 14 KBA yang kini terancam.

Selain itu, lebih dari 3,9 juta hektar hutan utuh berada dalam zona pemungutan PLTU co-firing, dengan lebih 1,5 juta hektar berada di 104 KBA kini juga terancam. Juga ada lebih dari 4,1 juta hektar habitat orangutan terletak di dalam zona pemungutan pabrik kayu serpihan dan PLTU co-firing. Konflik dengan masyarakat lokal juga ditemukan meluas karena memenuhi permintaan biomassa ini.

Permintaan pelet kayu dari Korsel dan Jepang juga menjadi pendorong utama peningkatan kebun kayu energi di Indonesia. Program subsidi yang kedua negara itu terapkan signifikan meningkatkan permintaan dan produksi pelet serta kayu serpihan, dari hutan-hutan di berbagai wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Timer Manurung, Direktur Eksekutif Yayasan Auriga Nusantara mengatakan, pasar Jepang dan Korsel saat ini jadi pemicu perluasan kebun kayu energi Indonesia. Bersamaan dengan itu, kebijakan co-firing akan meningkatkan konsumsi biomassa dalam negeri hingga 8.400%. Kondisi ini, katanya, jadi ancaman serius bagi hutan dan masyarakat lokal.

Hutan Indonesia, katanya, harus diselamatkan dari solusi iklim palsu ini, dan harus hentikan penggunaan kayu untuk energi biomassa.

Seharusnya, investasi fokus perlindungan dan pemulihan alam demi masa depan bersama.

“Peningkatan deforestasi demi pembangunan kebun dan ekspor kayu energi menjadikan industri biomassa sebagai ancaman berganda bagi Indonesia,” kata Timer melalui rilis yang Mongabay, terima.

Laporan terbaru tim ilmuwan Global Carbon Project dalam jurnal Earth System Science Data yang rilis akhir tahun lalu menyebutkan, emisi karbon dioksida (CO2) global pada 2023 terus mengalami kenaikan, bahkan menduduki tingkat tertinggi dalam sejarah. Indonesia pun menempati posisi kedua sebagai negara penghasil emisi terbesar di dunia.

Namun, dalam penelitian CELIOS Desember lalu menemukan, program pemenuhan sektor ketenagalistrikan berbasis biomassa sampai saat ini justru memperpanjang dua bisnis tinggi emisi sekaligus: PLTU batubara dan pembabatan hutan.

Seharusnya, suntik mati PLTU batubara suntik mati, malah ada napas lebih panjang dengan co-firing dengan oplos bahan baku dengan biomassa.

Sisi lain, Pemerintah Indonesia menargetkan penggunaan 10,2 juta ton biomassa untuk memenuhi bauran energi 23% pada 2025. Namun, pada 2023, baru 991.000 ton, jauh dari target 2,2 juta ton. Masih ada selisih sekitar 1,2 juta ton dari target tahun sebelumnya. Artinya, pasokan biomassa domestik Indonesia belum tercapai 121% pada 2023.

Viky Arthiando, peneliti CELIOS mengatakan, sejak program PLTU co-ring berjalan 2020, produksi wood chips mengalami peningkatan tajam. Namun, dalam waktu bersamaan, produksi batubara di Indonesia, justru ikut mengalami peningkatan. Tercatat pada 2020, produksi batubara di Indonesia 1,9 juta MBOE, naik hingga 2,3 juta MBOE pada 2020.

Alih-alih menghentikan penggunaan batubara, kata Viky, upaya PLTU co-firing ini akan jadi dalih melanggengkan ekstraksinya.

Dia bilang, alasan mengurangi penggunaan energi fosil dengan mencampur kayu dalam boiler PLTU batubara hanya jadi solusi palsu dalam penanganan krisis iklim.

Viky bilang, bahan baku kayu yang selama ini merusak lingkungan, tercuci oleh program transisi energi dan bahan baku biomassa jadi lebih ramah lingkungan.

Komoditas sama, katanya, cara produksi yang sama–dengan penggalangan dan pembongkaran hutan–bisa kena permak seketika dengan program baru, transisi energi.

“Invasi bisnis justru semakin berekspansi pada komoditas kehutanan dalam pemenuhan bahan baku sektor kelistrikan. Negara-negara maju tetap saja mengeruk sumber daya alam negara berkembang. Kali ini, dengan skenario transisi energi,” katanya.

Uli Arta Siagian, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional mengatakan, ketika energi masih dalam kerangka bisnis, yang terjadi hanya eksploitasi dan berdampak negatif kepada masyarakat di wilayah ekstraksi.

Dengan begitu, katanya, komoditas apapun yang jadi sumber energi, katanya, produksi tetap akan memicu masalah.

“Ketika energi dipandang hanya dalam kerangka bisnis, maka ekstraksi dan produksi akan dipaksakan untuk terus diperbesar.”

Dalam konsep ini, yang menikmati keuntungan hanya korporasi, sedang masyarakat sekitar justru harus menanggung dampak negatif.

Dia contohkan, HTE hanya untuk memperpanjang ekstraksi batubara, melanggengkan umur PLTU, dan memperpanjang ekstraksi kayu.

Menurut dia, upaya aktivasi izin-izin di sektor kehutanan melalui kebijakan atas nama transisi energi akan menambah kerentanan hutan, ekosistem gambut, dan masyarakat yang hidup di sekitar hutan.

Senada, Katherine Hasan, Analis Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) mengatakan, transisi energi harus berkeadilan dan memiliki aspek kesejahteraan. Sama dengan Viky, dia bilang, co-firing biomassa, adalah solusi palsu hadapi krisis iklim.

Pemerintah, katanya, harus mempertimbangkan bisnis yang hanya memperpanjang penggunaan batubara ini.

Padahal, kata Katherine, dalam penelitian CREA, skema co-firing tak memberikan banyak perubahan dalam pengurangan emisi atau polusi udara.

Sebaliknya, co-firing batubara dan biomassa justru menghasilkan emisi besar di hilir karena bahan baku dari aktivitas deforestasi. Belum lagi, soal distribusi bahan baku juga memicu emisi.

Pemanfaatan biomassa kayu dari hutan alam dapat menciptakan utang emisi, karena hutan alam menyimpan lebih banyak karbon. Satu hektar hutan alam menyimpan 254 ton karbon-C, sedangkan hutan tanaman hanya 107,86 ton karbon.

Konversi hutan alam jadi hutan tanaman menghasilkan utang emisi 146,14 ton karbon per hektar.

“Kalau memang ada pengurangan polusi udara atau emisi karbon dalam penggunaan biomassa co-firing, itu adalah keliru. Dalam penelitian kita, itu tidak terbukti,” kata Katherine.

Korea Selatan kurangi subsidi biomassa

Berkat desakan para pihak, akhirnya Korsel kurangi subsidi pada biomassa. Pada 18 Desember 2024, Korsel mengumumkan reformasi besar dukungan pemerintah terhadap energi biomassa, dengan mengurangi subsidi untuk sebagian besar kategori biomassa.

Langkah ini merupakan inisiatif bersama Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi (MOTIE), Dinas Kehutanan Korea, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Reformasi ini terlihat dalam dokumen berjudul “Rencana untuk Meningkatkan Struktur Pasar Bahan Bakar dan Tenaga Biomassa.” . Dokumen itu berupaya mengatasi kritik domestik dan internasional terhadap biomassa atas dampaknya terhadap lingkungan.

Langkah ini datang setelah meningkatnya kekhawatiran pada 2024 mengenai dampak perubahan iklim dan ketergantungan besar Korea Selatan pada impor biomassa.

“Berbagai masalah muncul seiring perluasan pasar biomassa,” tulis MOTIE dalam dokumen pernyataannya.

Dia bilang, dampak subsidi harga sertifikat energi terbarukan (REC) menyebabkan persaingan antara bahan baku untuk pembangkit listrik dan untuk daur ulang. “Sementara kritik mengenai deforestasi dan emisi karbon yang disebabkan oleh pembangkit listrik biomassa terus meningkat.”

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Korsel berencana mengurangi insentif REC—kredit yang keluar per megawatt hasil listrik terbarukan—yang selama ini lebih menguntungkan biomassa daripada sumber energi lain seperti surya dan angin.

Saat ini, pabrik biomassa yang menggunakan kayu hutan yang masih berdiri menerima multiplikator REC yang lebih tinggi dibandingkan dengan energi terbarukan lain.

Keputusan Korsel memangkas subsidi secara substansial untuk semua biomassa kecuali bahan baku domestik ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

Pengurangan subsidi biomassa impor akan berdampak di seluruh Asia, khusus di negara-negara dengan industri biomassa yang sedang berkembang seperti Vietnam dan Indonesia.

Pasalnya, sebagian besar ekspor pelet kayu dari Asia Tenggara ke Korsel dan Jepang. Saat ini, Korsel mendapatkan 71% pelet kayu impor dari Asia Tenggara. Sedang, Jepang akan jadi importir pelet kayu terbesar di dunia pada 2030.

Hansae Song, Pemimpin Hutan & Penggunaan Lahan di Solutions for Our Climate (SFOC) menilai, keputusan Korsel mengurangi subsidi memberikan sinyal bahwa mereka mulai memperhatikan biaya ekonomi dan lingkungan dari industri ini.

“Industri biomassa terbukti tidak layak secara finansial, membakar subsidi pemerintah dan hanya menyisakan karbon dioksida dan hutan gundul,” katanya melalui siaran pers.

Meskipun reformasi kementerian energi merupakan koreksi yang lama tertunda, katanya, reformasi ini merupakan langkah ke arah yang benar.

Anggi Putra Prayoga, Manager Kampanye, Advokasi, Media Forest Watch Indonesia (FWI) menilai, kebijakan ini langkah baik dari Korsel untuk turut menghentikan perusakan hutan yang jadi bahan baku biomassa.

“Lebih dari 80% ekspor biomassa kayu dari Indonesia dari kerusakan dan aktivitas penggundulan hutan, bukan dari hasil rehabilitasi,” katanya seraya bilang, negara tujuan ekspor seperti Jepang dan Korsel harus bertanggung jawab atas kerusakan hutan Indonesia.

“Catatan FWI (2024), jika kebijakan pemanfaatan biomassa terus didukung dengan kebijakan pendanaan, ada 4,65 juta hektar hutan alam yang diproyeksikan dirusak.”