Kecelakaan Kerja Berulang di Kawasan Industri IMIP, Desak Pemerintah Tindak Tegas

2 weeks ago 18

Kecelakaan kerja terus berulang di kawasan industri nikel, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali, Sulawesi Tengah. Seperti yang terjadi pekan lalu, Jumat sore (25/10/24) terjadi ledakan dan kebakaran di pabrik PT Dexin Steel Indonesia (DSI) yang menyebabkan seorang pekerja, Laode Gunawan, operator Hoist Crane, tewas, satu orang lagi luka ringan.
Ledakan pabrik kembali terjadi Rabu (30/10/24) pukul 06.30 WITA di tungku II Zhongxing Telecommunicatioan Equipment (ZTE) . Dalam video terlihat, pekerja berlarian keluar dari area tungku dan terdengar suara jeritan pekerja perempuan. Api makin membesar dan bersilemut kabut asap hitam pekat membakar bangunan. Beberapa kali terjadi letusan-letusan di dalam tungku II.
Serikat Buruh Industri Pertambangan (SBIPE) mencatat, sepanjang 2023-2024, angka kecelakaan kerja di PT IMIP mencapai 300 kali baik kecelakaan kerja ringan, sedang maupun berat sampai meninggal dunia ada 31 buruh.
Walhi Sulawesi Tengah (Sulteng), Yayasan Tanah Merdeka, dan Jaringan Advokasi Tambang Sulteng menuntut audit kesehatan dan keselamatan kerja (K3) secara keseluruhan di PT IMIP dan khusus di perusahaan yang jadi langganan kecelakaan kerja.

Kecelakaan kerja terus berulang di kawasan industri nikel, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali, Sulawesi Tengah. Seperti yang terjadi pekan lalu, Jumat sore (25/10/24) terjadi ledakan dan kebakaran di pabrik PT Dexin Steel Indonesia (DSI) yang menyebabkan seorang pekerja, Laode Gunawan, operator Hoist Crane, tewas, satu orang lagi luka ringan.

Ledakan pabrik kembali terjadi Rabu (30/10/24) pukul 06.30 WITA di tungku II Zhongxing Telecommunicatioan Equipment (ZTE) .

Berdasarkan keterangan pekerja, pada ledakan pertama cukup keras hingga kebakaran di kolam limbah. Rekaman video amatir yang tersebar di media sosial memperlihatkan, api hitam membakar dinding dan hoist crane. Meski begitu, penyebab ledakan belum diketahui. Peristiwa ini menambah deretan kecelakaan kerja di kawasan IMIP.

Dedy Kurniawan, Media Relations Head IMIP mengonfirmasi kejadian itu. Dia membenarkan dua karyawan jadi korban, satu meninggal dan satu terluka. Namun, katanya, perusahaan belum mengetahui penyebab pasti insiden maut ini. “Penyebab kecelakaan masih dalam proses investigasi,” katanya seperti dikutip dari Tempo.co 26 Oktober lalu.

Pada kejadian kedua, dalam video terlihat, pekerja berlarian keluar dari area tungku dan terdengar suara jeritan pekerja perempuan. Api makin membesar dan bersilemut kabut asap hitam pekat membakar bangunan. Beberapa kali terjadi letusan-letusan di dalam tungku II.

Sampai saat ini belum diketahui pasti apa menjadi penyebab terjadinya ledakan dan korban jiwa atas ledakan tungku 2 ZTE.

Kronologi kejadian tungku DSI

Pada 25 Oktober, sekitar pukul 15.30, Arnol pekerja DSI bertugas sebagai penanggungjawab lapangan memantau operator loader. Dia menceritakan, ledakan tungku berawal mereka sedang penimbunan air di bagian dasar kolam limbah 8 dengan slag kering. Ttujuannya, air di dalam kolam benar-benar kering hingga saat menuang limbah cair dari tungku dengan tong terhindar dari ledakan.

Arnol memberitahukan semua karyawan operator loader untuk beristirahat ibadah shalat Azhar. Setelah salat lanjut kerja untuk penimbunan menutupi seluruh genangan air di dasar kolam hingga memudahkan pekerjaan.

“Karena sebagian masih ada genangan air yang belum tertutupi oleh timbunan,” katanya.

Setelah itu, dia berkoordinasi dengan formen lapangan, pekerja asal Tiongkok atas pekerjaan timbunan dasar kolam yang masih ada air.

Dia bilang ke formen agar tak bertanya lagi mengapa limbah belum masuk ke kolam, karena dari bagian tungku produksi stainless steel sudah meminta tong kosong mau tuang limbah lagi.

Informasi Arnol perihal kondisi kolam 8 masih ada genangan air melalui grup We Chat malah formen respon dengan mendatangi Arnol dengan nada agak tinggi meminta limbah dalam wadah (tong) segera tuang ke kolam.

Formen Tiongkok bilang, bagian produksi atau tungku sudah tak ada lagi tong untuk menampung limbah. Arnol jawab, tidak bisa karena di dasar kolam masih ada genangan air hingga harus ditutupi dulu oleh operator loader dengan timbunan dari slag kering.

Formen tetap meminta hingga terjadi perdebatan dengan Arnol.

Arnol mencoba memberikan pemahaman melalui juru bicara agar tidak terjadi miskomunikasi. Tetap saja formen minta tuangkan.

“Karena Formen asal Tiongkok terus memaksa sembari memarahi dan menunjuk-nunjuki. Saya pun kesal dan memberitahukan kepada jubir untuk disampaikan kepada formen jika terjadi ledakan saya tidak bertanggungjawab. Dia harus bertanggung jawab,” kata Arnol.

“Setelah saya sampaikan begitu, dan meninggalkam kolam 8 sekitar 20 meter terjadi ledakan.”

“Api membakar seluruh bangunan di dalam,” katanya.

Setelah itu diketahui operator loader sudah berada di kolam 6, karena terjadi ledakan di kolam 8 operator eksavator tidak lanjut ke kolam 8.

Atas insiden itu, Serikat Buruh SBIPE mengecam dan mendesak DSI bertanggung jawab termasuk IMIP sebagai pengelola kawasan. Serikat Buruh Industri Pertambangan (SBIPE) mencatat, sepanjang 2023-2024, angka kecelakaan kerja di IMIP mencapai 300 kali baik kecelakaan kerja ringan, sedang maupun berat sampai meninggal dunia ada 31 buruh.

“Ini merupakan pelanggaran berat oleh perusahaan terhadap buruh, karena kecelakaan yang terus berulang,” kata Henry Foord Jebss, Ketua SBIPE.

SBIPE pun mendesakkan beberapa tuntutan.

PT DSI, IMIP dan pemerintahan pusat harus segera perbaikan seluruh manajemen kerja perusahaan di kawasan PT IMIP.
Hentikan praktik jam kerja panjang bagi buruh.
Penuhi seluruh hak keluarga korban almarhum Laode Gunawan
Naikan upah buruh Rp10 juta sebagai upah pokok di luar tunjangan
Hentikan administrasi yang mempersulit buruh dan calon buruh saat test.
Penuhi seluruh hak-hak para korban kecelakaan kerja
Hentikan PHK sepihak terhadap buruh
Hentikan kebijakan pembatasan terhadap buruh yang SKS

Pemerintah harus bertindak tegas

Atas insiden ini, Walhi Sulawesi Tengah (Sulteng), Yayasan Tanah Merdeka, dan Jaringan Advokasi Tambang Sulteng menuntut audit kesehatan dan keselamatan kerja (K3) secara keseluruhan di IMIP dan khusus di perusahaan yang jadi langganan kecelakaan kerja termasuk DSI.

Yayasan Tanah Merdeka mencatat, kecelakaan kerja Andri pada akhir September lalu, dan Laode Gunawan 25 Oktober itu menambah deretan kecelakaan kerja di IMIP, ada 18 kali dalam 2024.

Catatan Trend Asia, sejak 2015-2023, terjadi 93 kecelakaan kerja di smelter nikel di Indonesia. ITSS, penyumbang tertinggi kematian pekerja, termasuk insiden ledakan Desember 2023 yang menyebabkan 21 orang tewas dan 30 luka-luka.

Rentetan kecelakaan kerja yang terus berulang di kawasan IMIP jadikan industri nikel ini, seperti medan maut bagi pekerja. Sirine ambulance hampir setiap hari berbunyi mengangkut pekerja yang celaka kerja.

Azis, pengkampanye Yayasan Tanah Merdeka mengatakan, manajemen IMIP tak pernah memberbaiki sistem manajemen K3. Ledakan tungku smelter di IMIP, seperti hanya angin lalu, seakan tak penting bagi mereka.

Banyak pekerja tewas dan cacat permanen dalam setiap insiden kecelakaan kerja. Kondisi ini, katanya, karena penerapan sistem K3 sangat lemah di IMIP. Pekerja dituntut terus berproduksi, sedang upah dan sistem K3 tak layak.

Seharusnya, kata Azis, perusahaan mengambil kebijakan berhenti produksi dulu, ketika insiden kecelakaan kerja. Selain untuk perbaikan alat, juga bentuk penghormatan kepada korban serta peringatan kepada pekerja lain akan bahaya di area kerja. Kenyataan, tak pernah perusahaan lakukan.

Sebaliknya, kata Azis, IMIP cenderung tertutup seolah tidak ada yang terjadi. Seharusnya, pemerintah mengintervensi IMIP agar berhenti produksi. Pemerintah pun, katanya, acuh tak acuh, berbela sungkawa saja tidak, padahal belum sampai sebulan Andri, pekerja di pabrik kawasan IMIP tewas.

“Yang terpenting bagaimana cuan bisa terus diraup dengan mengorbankan buruh-buruhnya, nyawa mereka lebih murah dari harga nikel. Itu saja di logika manajemen perusahaan,” kata Azis melalui rilis yang diterima Mongabay 26 Oktober 2024.

Moh Taufik, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng mengatakan, kecelakaan kerja yang terus berulang di kawasan industri IMIP menunjukkan perlu tindakan tegas dari pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah, katanya, punya kewenangan mengawasi sistem keselamatan kerja di industri nikel.

Dia mengatakan, sudah saatnya memberikan sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan yang tak taat K3 bagi seluruh pekerja.

Produksi nikel, yang saat ini jadi mineral andalan untuk teknologi kendaraan listrik dengan klaim mengatasi perubahan iklim, seharusnya tak mengorbankan buruh dan lingkungan.

Jatam Sulteng mendesak, pemerintah pusat dan daerah audit manajemen K3 di seluruh perusahaan yang mengolah nikel di kawasan industri IMIP. Kecelakaan kerja yang terus terjadi, menunjukkan para pekerja jadi korban berulang kali.

“Audit K3 ini sangat penting untuk memastikan keselamatan pekerja di kawasan industri nikel,” kata pria yang biasa disapa Opik ini.

Jatam Sulteng juga mendesak, pemerintah meningkatkan pengawasan keamanan kerja buruh di IMIP sesuai Pasal 18 Peraturan Pemerintah tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3. Kalau tidak, katanya, akan banyak lagi pekerja di kawasan industri nikel jadi korban.

Kasus kecelakaan kerja berulang di IMIP berakar dari sistem ketenagakerjaan yang tak manusiawi. Masalah ini muncul dari berbagai faktor, termasuk proses perekrutan tidak transparan, fleksibilitas mutasi buruh, dan sistem kerja dengan beban tinggi hingga memaksa buruh mengambil lembur agar dapat memperoleh upah layak.

Gambaran sistem ketenagakerjaan tak manusiawi di IMIP itu terlihat dalam riset Rasamala Hijau Indonesia (RHI) dan Trend Asia berjudul “Sengkarut Perburuhan Nikel di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)”. Riset yang terbit September 2024 itu menemukan bagaimana karut-marut perburuhan di IMIP berakar dari sistem ketenagakerjaan inkonsisten.

Arko Tarigan, Juru Kampanye Energi Trend Asia mengatakan, apa yang dilakukan IMIP sebagai upaya mengaburkan hubungan kerja, yang seharusnya jelas antara pekerja dan perusahaan. Dia bilang, banyak buruh terikat kontrak dengan satu perusahaan tetapi ditempatkan di perusahaan lain.

“Kebijakan ini umumnya diterapkan oleh perusahaan kontraktor di IMIP dan menciptakan kebingungan bagi pekerja mengenai hak dan tanggung jawab mereka,” katanya Oktober lalu.

Ada juga praktik “penempatan sementara” buruh dalam temuan riset mereka. Buruh dipindahkan dari satu perusahaan ke perusahaan lain untuk jangka waktu singkat. Penempatan ini, katanya, biasa berlangsung tiga hingga enam bulan sebelum buruh kembali bekerja di perusahaan asal mereka.

Wandi, pengkampanye Walhi Sulteng mengatakan, sistem kerja IMIP menyiksa buruh. Manajemen perusahaan maunya proses produksi tak berhenti dan hanya mengejar target. Dia nilai, itu masalah utama yang menyebabkan kecelakaan kerja terus terjadi, dan perusahaan mengabaikan sistem K3.

Seharusnya, hilirisasi nikel tak hanya tentang keuntungan, juga peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pekerja. Kalau tidak, hilirisasi dan isu “dekarbonisasi” nikel sebagai komoditas pengganti fosil untuk baterai listrik hanya akan jadi manipulasi demi kepentingan bisnis oligarki.

Menurut Wandi, perlu audit dan transparansi terkait insiden kecelakaan kerja yang terus terjadi, dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem K3 di IMIP. Dia juga meminta, pemerintah pusat dan daerah melakukan proses hukum terhadap pimpinan dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kecelakan kerja berulang ini.

“Perusahaan wajib memberikan jaminan dan kompensasi layak kepada korban dan keluarganya, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum,” kata Wandi melalui rilis yang Mongabay terima 26 Oktober lalu.

Arko berharap, pemerintahan baru oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa mengambil sikap tegas atas insiden kecelakaan kerja di industri nikel di Indonesia ini.

Dia desak, pemerintah bisa moratorium perizinan tambang nikel untuk menghindari dampak buruk terjadi lagi.

Arko juga meminta pemerintahan baru bisa mengkaji kembali proyek hilirisasi nikel yang justru merugikan masyarakat, bukan menguntungkan. Termasuk izin pembangunan smelter yang memberikan dampak buruh terhadap buruh yang kerap alami kecelakaan kerja karena perusahaan abaikan sistem K3.

Kecelakaan yang merenggut puluhan nyawa belum mendorong Indonesia memiliki regulasi perlindungan buruh yang komprehensif di sektor pertambangan dan pengolahan. Hal ini menunjukkan, kekurangan dalam menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja.

“Isu hilirisasi sebagai strategi meningkatkan kesejahteraan rakyat masih patut dipertanyakan. Kondisi kerja yang melibatkan alat berat, suhu tinggi, dan paparan bahan kimia dalam jam kerja panjang membuat buruh sangat rentan.”

Untuk itu, kata Arko, kualitas pembukaan lapangan kerja perlu telaah kembali. Seharusnya, pembukaan lapangan kerja disertai perbaikan sistem ketenagakerjaan.

“Pemerintah tampak inkonsisten dan tidak transparan dalam menangani hak buruh dan korban K3 yang terus berjatuhan. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kesejahteraan buruh tidak jadi prioritas dalam hilirisasi.”