Kenapa Bansos PKH BPNT Tidak Cair? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA – Kenapa bansos PKH dan BPNT tidak cair? Ini penyebab dan cara mengatasinya. Kementerian Sosial melanjutkan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Mei 2025. Namun, ada beberapa faktor penyebab sehingga bansos PKH dan BPNT tidak cair.
PKH dan BPNT merupakan program pemberian bantuan sosial yang ditujukan kepada keluarga kurang mampu dan rentan. Penyaluran PKH dan BPNT dilakukan secara bertahap dalam satu tahun melalui bank atau kantor pos penyalur. PKH dapat diterima dalam bentuk tunai, sementara BPNT disalurkan sebagai uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti telur atau beras, sesuai ketentuan.
Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (7/5/2025), Okezone telah merangkum penyebab dan cara mengatasi mengapa bansos PKH dan BPNT tidak cair sebagai berikut:
Faktor Penyebab Bansos PKH dan BPNT Tidak Cair
1. Kesalahan atau Keterlambatan Pengumuman Penerima
Hal ini dapat disebabkan oleh proses verifikasi berulang yang membuat jadwal pengumuman penerima menjadi terlambat.
2. Hambatan Sosial dan Geografis
Terdapat konflik sosial di wilayah tertentu atau penerima tinggal di daerah terisolasi (pegunungan, kepulauan) yang sulit dijangkau oleh tim verifikasi.
3. Ketidaksesuaian Data Penerima
Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Keluarga (KK) yang belum terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi salah satu penyebab bansos tidak cair.
4. Transisi Sistem Distribusi Penyaluran
Peralihan dari sistem manual ke digital membutuhkan waktu adaptasi agar dapat beroperasi normal. Kendala teknis ini sering kali menyebabkan BPNT tidak cair tepat waktu.
5. Kendala Teknis di Bank Penyalur
Gangguan sistem atau pembatasan akses ATM di bank penyalur juga dapat memperlambat pencairan.
6. Kendala Anggaran
Keterlambatan dalam penyaluran anggaran dapat berdampak langsung pada tertundanya pencairan dana bantuan sosial.
7. Perubahan Kebijakan
Pembaruan data penerima sering kali diperlukan karena adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, seperti pengalihan kelompok penerima prioritas. Hal ini bisa menyebabkan penundaan pencairan bantuan.
