Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Foto: Dok )
JAKARTA – Mayoritas publik tidak melihat adanya guncangan dalam hubungan Presiden RI Prabowo Subianto, dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pasca kebijakan pemberian abolisi dan amnesti kepada eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Hal ini berdasarkan hasil survei nasional lembaga Polling Institute. Dalam survei yang digelar pada 4–7 Agustus 2025 itu, sebanyak 52,1 persen responden menyatakan tidak percaya (28,3 persen kurang percaya dan 23,8 persen tidak percaya sama sekali) terhadap anggapan bahwa hubungan Prabowo–Jokowi tidak harmonis pasca kebijakan tersebut.
Sementara itu, yang menyatakan percaya hanya 23,2 persen (3,6 persen sangat percaya dan 19,6 persen cukup percaya). Adapun sisanya, 24,8 persen, memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Survei Polling Institute dilakukan dalam rentang 4–7 Agustus 2025 dengan melibatkan 1.206 responden yang diwawancarai melalui sambungan telepon. Adapun tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen.
“Temuan ini mengindikasikan bahwa publik melihat hubungan Prabowo dan Jokowi relatif stabil, meskipun muncul kebijakan yang berpotensi menimbulkan tafsir politik seperti pemberian abolisi dan amnesti,” kata Peneliti Utama Polling Institute, Kennedy Muslim, saat memaparkan rilis survei bertajuk ‘Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Negara dan Isu-Isu Politik Terkini’ secara virtual, Minggu (24/8/2025).
