Tangguh Yudha
, Jurnalis-Minggu, 06 April 2025 |22:01 WIB
Indonesia merupakan pasar yang sangat besar dan potensial, dengan daya beli yang tinggi. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) meminta pemerintah mengambil langkah serius dalam menyikapi kebijakan perdagangan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Di mana AS mengenakan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap barang-barang dari Indonesia.
1. RI Jadi Incaran Negara Lain
Sekretaris Jenderal Gabel Daniel Suhardiman menekankan, pemerintah agar mempercepat mengeluarkan berbagai kebijakan Non-Tariff Measure (NTM) atau Non-Tariff Barrier (NTB). Kebijakan itu antara lain revisi Permendag No 8 Tahun 2024, pemberlakuan pelabuhan entry point, dan memperluas kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Kebijakan-kebijakan itu sebagai bentuk risk management yang sangat urgent untuk dapat mengamankan pasar dalam negeri. Kebijakan itu juga yang selama ini sudah kami minta, dan untuk segera dilaksanakan," kata Daniel, Minggu (6/4/2025).
Menurut Daniel, Indonesia merupakan pasar yang sangat besar dan potensial, dengan daya beli yang tinggi. Tentunya menjadi sasaran ekspor bagi negara-negara yang produksinya terdampak dari tarif impor baru AS tersebut.
2. Lindungi Pasar Dalam Negeri
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri agar pasar domestik tidak dibanjiri barang-barang impor, sekaligus juga dapat melindungi produsen dalam negeri yang melakukan ekspor ke AS.
"Gabel meminta agar kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tetap dipertahankan dan tidak dilonggarkan guna merespons kebijakan kenaikan bea masuk impor AS," ujar Daniel.
"Kebijakan TKDN ini telah terbukti ampuh meningkatkan demand produk manufaktur dalam negeri terutama dari belanja pemerintah,” tambahnya.
Lebih lanjut, kebijakan TKDN telah memberi jaminan kepastian investasi dan juga menarik investasi baru ke Indonesia. Banyak tenaga kerja Indonesia bekerja pada industri yang produknya dibeli setiap tahun oleh pemerintah karena dari kebijakan TKDN ini.
