Arief Setyadi
, Jurnalis-Rabu, 20 Agustus 2025 |21:53 WIB
Kejagung (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tengah menyoroti persoalan tambang ilegal. Ia bahkan mengumpulkan sejumlah menteri, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa 19 Agustus 2025 malam.
Pakar hukum pidana Hibnu Nugroho pun mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera menangani ribuan kasus tambang ilegal. Apalagi, Prabowo juga sempat menekankan hal tersebut saat pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD 2025 di Gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta.
Disebutkan ada 1.063 tambang ilegal yang berimbas pada kerugian negara yang diperkirakan Rp300 triliun. “Penegasan Presiden dalam pidato di parlemen merupakan sinyal kepada penegak hukum, baik Kejaksaan maupun Kepolisian untuk segera menindak tambang ilegal,” ujar pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman itu, dikutip Rabu (20/8/2025).
Prabowo juga tak segan terhadap para beking tambang ilegal, termasuk jika ada jenderal TNI hingga Polri. Hibnu pun menyarankan Kejagung mulai memetakan kasus tambang ilegal, dan bisa memilih skala prioritas yang harus segera dilakukan penindakan.
“Sebenarnya ini sudah menjadi rahasia umum yang diketahui masyarakat, tetapi karena presiden yang bicara maka menjadi hal yang baru. Karena ada kejahatan-kejahatan mafia itu ujungnya adalah oknum-oknum pejabat tinggi,” katanya.
