DPR: Penyusunan Naskah Dokumen Sejarah seperti Kejar Tayang

Anggota Komisi X DPR Puti Guntut Soekarno (Foto: Ist)

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Puti Guntur Soekarno menyoroti rancangan naskah dokumen sejarah disusun dalam waktu yang terbatas. Sehingga, bisa menimbulkan polemik dari berbagai pihak.

“Rancangan dokumen sejarah yang sedang disusun dengan waktu yang terbatas, menimbulkan polemik dari beragam pihak, termasuk budayawan dan sejarawan. Dokumen sejarah ini terkesan mendelegitimasi dari berbagai sumber sejarah,” katanya, dikutip Rabu (28/5/2025).

Menurut Puti, banyak fakta-fakta sejarah yang hilang dalam rancangan naskah dokumen sejarah tersebut. Ia pun mempertanyakan akan dibawa ke mana sejarah bangsa bila penyusunan tidak proporsional dengan catatan sejarah itu sendiri.

“Seperti minimnya dan tidak proporsional catatan sejarah mengenai Konferensi Asia-Afrika. Padahal, KAA merupakan agenda fenomenal dan menjadi mercusuar sejarah bangsa Indonesia di kancah internasional yang diinisiasi Bung Karno,” ujarnya.

Padahal, konferensi yang digelar di Bandung, Jawa Barat pada 1955 itu peristiwa sejarah dunia yang dampaknya terasa hingga sekarang, seperti Gerakan nonblok hingga adanya politik bebas aktif. Hal lainnya yang juga disorot yakni, mata pelajaran sejarah tidak menjadi pelajaran wajib dalam kurikulum nasional.

Puti menegaskan, sejarah adalah identitas dan modal dalam kehidupan berbangsa yang harus ditanamkan sejak usia dini. “Karena itu, perlu dijadikan mata pelajaran wajib agar ada internalisasi nilai sejarah berbangsa bagi generasi penerus bangsa,” imbuhnya.