6 Fakta Janji Prabowo untuk Buruh, dari Kesejahteraan hingga Penghapusan Outsourcing
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menjanjikan sejumlah langkah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi buruh serta pekerja Indonesia.
Salah satu komitmen utamanya adalah penghapusan sistem outsourcing, yang selama ini dinilai merugikan buruh. Selain itu, Prabowo juga menyatakan dukungannya agar Marsinah, aktivis buruh yang tewas pada 1993 untuk diangkat menjadi Pahlawan Nasional.
Berikut ini adalah rangkuman fakta-fakta menarik terkait janji Presiden Prabowo kepada buruh dan pekerja Indonesia, seperti dirangkum Okezone pada Minggu (4/5/2025):
1. Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional
"Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh dan pimpinan buruh seluruh Indonesia," ujar Prabowo di hadapan ribuan buruh di Perayaan Hari Buruh, Jakarta.
Prabowo menjelaskan, anggota Dewan Kesejahteraan akan memberikan masukan atau usulan langsung kepada Presiden. Hal ini terkait dengan segala hal yang menyangkut buruh atau pekerja.
"Mereka tugasnya mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana UU yang tidak beres melindungi buruh, mana regulasi yang tidak benar, mereka kasih masukan ke saya dan akan saya segera perbaiki," ujarnya.
2. Prabowo Siapkan Satgas PHK
Presiden Prabowo siap membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Yang mana hal tersebut merupakan saran dari para pimpinan Serikat Buruh.
"Kita juga atas saran dari pimpinan buruh, kita akan segara membentuk Satgas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, pekerja kita di PHK seenaknya. Bila perlu tidak ragu-ragu negara akan turun tangan," tegas Prabowo.
3. Lindungi Pekerja Rumah Tangga
Selain itu, kado lain yang disiapkan Prabowo adalah dibahasnya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Dia pun meminta langsung pimpinan DPR RI untuk membahas RUU tersebut.
"Kita juga akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR, Pak Dasco, minggu depan RUU ini segera mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan, UU selesai," kata Prabowo.
Termasuk juga soal UU perlindungan pekerja di laut, industri perikanan di kapal-kapal. Hal ini akan segera dibahas DPR RI.
"Kita akan buat UU itu. Jadi Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan punya peran sangat penting," ujarnya.
4. Prabowo Hapus Sistem Outsourcing Pekerja
Presiden Prabowo Subianto meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mengkaji penghapusan sistem outsourcing yang dinilai merugikan buruh.
"Saya minta Dewan Kesejahteraan mempelajari bagaimana cara secepatnya kita ingin menghapus outsourcing," kata Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto tidak menetapkan tenggat waktu terkait mandat penghapusan sistem outsourcing. Namun, ia meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk bersikap realistis dalam menyikapi kebijakan tersebut.
"Kita juga harus realistis. Harus menjaga kepentingan investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, tidak ada yang kerja. Jadi kita harus bekerja sama dengan mereka," ujar Prabowo.
