Prabowo Akan Hapus Sistem Outsourcing (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk meningkatkan perlindungan hak-hak pekerja dengan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Pernyataan ini disampaikan di hadapan ribuan buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta, Kamis (1/5/2025). Salah satu mandat utama dewan ini adalah penghapusan sistem outsourcing yang selama ini dinilai merugikan pekerja.
“Saya minta Dewan Kesejahteraan mempelajari bagaimana cara secepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” ujar Prabowo dengan tegas di podium. Ia menambahkan bahwa penghapusan sistem kerja alih daya tersebut harus dilakukan secara bertahap dan penuh perhitungan, mengingat adanya kepentingan lain yang juga perlu dijaga.
Meskipun tidak menetapkan tenggat waktu pasti, Prabowo menekankan pentingnya pendekatan yang realistis dan kolaboratif. Ia menyadari bahwa keberlangsungan investasi juga merupakan kunci dari terciptanya lapangan kerja. “Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, tidak ada yang kerja. Jadi kita harus bekerja sama dengan mereka,” katanya.
Sebagai bagian dari strategi membangun sinergi antara pekerja dan pengusaha, Presiden Prabowo mengumumkan akan mengadakan pertemuan besar di Istana Bogor. Pertemuan ini akan mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pemimpin perusahaan dari seluruh Indonesia. Agenda utama pertemuan adalah menjalin dialog terbuka demi menciptakan hubungan industrial yang sehat dan menyejahterakan.
