Feby Novalius
, Jurnalis-Rabu, 30 April 2025 |08:21 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir Tingkatkan Kerjasama dan Konsultasi dengan KPK. (Foto: Okezone.com/KBUMN)
JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tengah pengelolaan perusahaan negara yang semakin dinamis. Hal ini terutama dikaitkan dengan UU BUMN terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, serta keberadaan BPI Danantara, yang membutuhkan sinkronisasi kuat agar pengawasan terhadap BUMN semakin ketat.
1. Tugas BUMN Makin Kompleks
Atas dasar itu, Erick menekankan pentingnya kerja sama dan konsultasi dengan KPK. Langkah ini dianggap krusial bagi Kementerian BUMN agar penugasan dan pola kerja baru berdasarkan UU BUMN Nomor 1 Tahun 2025 dapat dijalankan secara maksimal.
"Ada penugasan dan pola kerja baru yang harus kami lakukan berdasarkan UU BUMN terbaru itu. Dengan masih menguasai saham Seri A, kami tak hanya punya peran untuk mendorong percepatan, tapi juga berperan dalam persetujuan dividen, merger, dan juga penutupan BUMN," ujar Erick Thohir, Rabu (30/4/2025).
"Karena tugasnya makin kompleks, termasuk mengawal harapan Presiden Prabowo agar BPI Danantara menjadi pengelola investasi yang sukses dan sehat, maka kerja sama dengan KPK harus ditingkatkan dengan membangun sistem yang lebih ketat serta menyesuaikan dengan UU BUMN itu," lanjutnya, saat didampingi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.
2. UU BUMN Terbaru
Dalam UU BUMN yang baru, jajaran direksi hingga komisaris perusahaan BUMN tidak lagi termasuk sebagai penyelenggara negara, sehingga diperlukan definisi turunannya. Selain itu, peran pengawasan terhadap BPI Danantara juga menjadi tugas penting agar sejalan dengan harapan Presiden Prabowo Subianto, yaitu agar Danantara mampu mengelola kekayaan negara secara maksimal.
