FGD soal Nuklir
JAKARTA - Terkait rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun reaktor nuklir di Indonesia, dalam rangka ketahanan energi, sebagai hasil negosiasi dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin dan beberapa petinggi Rusia beberapa waktu belakangan ini, Turino Yulianto, kepala Desk Energi GREAT Institute, menyarankan agar Presiden Prabowo segera membentuk Direktorat Jenderal Ketenaganukliran.
"Pemerintah harus segera membentuk Direktorat Ketenaganukliran untuk mewujudkan rencana mendirikan reaktor nuklir 250 MW sebagai langkah awal dari target 35 GW pada tahun 2032," ujar Turino.
Selain itu, Turino mengingatkan perlunya BUMN PT. Industri Nuklir Indonesia diberikan tanggung jawab merealisasikan pembangunan nuklir tersebut. "Tanggung jawab realisasi pembangunan nuklir Indonesia bisa diserahkan kepada BUMN, yaitu PT. Industri Nuklir Indonesia (INUKI)."
Pernyataan Turino tersebut merupakan bagian kesimpulan FGD diskusi "Politik Energi: Menuju Swasembada Energi Melalui Teknologi Nuklir" yang diselenggarakan GREAT Institute di Jakarta , Rabu (30/4/2025) siang tadi di bilangan Gunawarman.
Adapun FGD tersebut dihadiri antara lain Irwanuddin Kulla, tenaga ahli Menteri ESDM, Arnold Soetrisnanto, eks pimpro PLTN Muria, Mayjen (purn) Dr. Pujo Widodo, dosen Unhan, Dr. Kusnanto, pendiri jurusan teknik nuklir UGM, Dr. Supriyadi Sadi (ahli nuklir CDC Amerika), Prof. Sidik Permana (ahli nuklir ITB), Prof. Sulfikar Amir (dosen Nanyang Technological University), Bernadus Sudarmanta (Indonesia Power), Dwi Sawung (Manajer Kampanye WALHI), Ismail, D.Eng (inspektur IAEA), Ir. Rijalul Fikri (ahli nuklir) dan Dr. Syahganda Nainggolan, pendiri GREAT Institute.
Sementara itu Profesor Sidik Permana, guru besar ITB, salah seorang korban langsung bencana nuklir Fukushima tahun 2011 lalu, menekankan agar Satgas Percepatan Pembangunan PLTN jangan sebatas wacana.
"Presiden Prabowo harus mempunyai kerangka waktu yang jelas dan tepat. Sebab, dibandingkan negara-negara berkembang lainnya, seperti Jepang, India dan Korea, yang sama-sama memulai riset nuklir sejak tahun 1960an, saat ini sudah merealisasikan PLTN tersebut, sementara Indonesia gagal." Sidik mengutarakan perbandingan perkembangan nuklir di negara-negara lain dengan Indonesia.
Dalam kesempatan itu pula, Dwi Sawung, meminta pemerintah harus sungguh-sungguh meyakinkan masyarakat bahwa energi nuklir tersebut aman dan tidak merusak lingkungan. "Selama ini WALHI menolak PLTN Nuklir karena tidak berhasil diyakinkan pemerintah tentang keamanan teknologi tersebut", jelas Sawung.
(Khafid Mardiyansyah)
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita nasional lainnya
