DPR RI (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengecam keras tindakan junta militer Myanmar yang terus melakukan pengeboman terhadap warga sipil. Bahkan, pengeboman terus dilakukan pascagempa berkekuatan Magnitudo 7,7 melanda negara tersebut.
"Kami mendesak junta militer Myanmar untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, terlebih di saat masyarakat sedang berusaha bertahan dari dampak gempa yang menghancurkan," kata Wakil Ketua BKSAP Irine Yusiana Roba Putri, dalam keterangan tertulis, Selasa (1/4/2025).
Junta militer Myanmar terus melakukan serangan udara yang menewaskan tujuh orang. Serangan itu dilakukan tiga jam setelah gempa dengan kedalaman 10 km mengguncang di dekat Mandalay, Myanmar.
Serangan udara di Desa Letpanhla, Mandalay sebelumnya juga telah menewaskan sedikitnya 12 warga sipil dan melukai puluhan lainnya. Sementara akibat gempa, dari data sementara lebih dari 1.600 orang tewas dan 3.400 lainnya luka-luka.
Dampak gempa dahsyat itu hingga Bangkok, Thailand serta menyebabkan kerusakan bangunan dan korban jiwa.
Irine menyerukan agar ASEAN dan PBB lebih aktif dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang terus terjadi di Myanmar. Pimpinan BKSAP DPR RI sekaligus Anggota Komisi V Fraksi PDIP DPR RI itu menegaskan, bahwa aksi represif yang dilakukan oleh junta militer hanya akan memperburuk situasi dan menghambat upaya bantuan kemanusiaan bagi korban bencana.
