Mengenal Bimo Wijayanto dan Djaka Budi, Dirjen Pajak dan Bea Cukai yang Segera Dilantik

Bimo membenarkan bahwa ia telah menerima mandat untuk menjabat sebagai Dirjen Pajak. (Foto: Okezone.com/Binti)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak dan Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Keduanya telah dipanggil ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 20 Mei 2025.

Usai pertemuan dengan Presiden, Bimo membenarkan bahwa ia telah menerima mandat untuk menjabat sebagai Dirjen Pajak. Ia menyatakan berkomitmen untuk segera memulai pembenahan, terutama terkait sistem perpajakan.

“Saya belum bisa memberikan (arahan target khusus), tapi niatnya memang untuk mempercepat akselerasi dari pembenahan dan penyempurnaan Coretax. Soal target dan segala macam, saya harus lapor kepada Ibu Menteri,” ujar Bimo, Selasa (21/5/2025).

Profil dan Karier Bimo Wijayanto

Bimo Wijayanto, Ph.D., dikenal memiliki rekam jejak yang kuat di bidang ekonomi, investasi, dan kebijakan publik. Ia menyandang gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Master of Business Administration dari University of Queensland, serta Doktor Ekonomi dari University of Canberra, Australia.

Selama studi doktoralnya, ia memenangkan Hadi Soesastro Prize – Australia Awards dan melanjutkan penelitian post-doktoral di institusi riset terkemuka di Canberra dan Amerika Serikat.

Sebelum penunjukan ini, Bimo menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tugasnya meliputi perencanaan kerja, pengawalan program, manajemen keuangan dan SDM, serta sinkronisasi dan monitoring antarunit kerja.

Ia juga pernah menjadi Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Maritim dan Investasi sejak September 2020, memimpin koordinasi proyek-proyek investasi nasional di sektor-sektor strategis seperti industri hijau, pelabuhan, farmasi, energi terbarukan, pertahanan, dan perikanan.

Pada 2019–2020, Bimo menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP), mengawal isu-isu strategis termasuk perpajakan dan antikorupsi, serta menyusun bahan pertemuan Presiden. Ia juga merupakan reviewer utama dalam sinkronisasi perencanaan-penganggaran serta isu-isu jaminan sosial, kesehatan, dan reformasi birokrasi.