Bank Dunia Sebut 171 Juta Penduduk Indonesia Miskin, Sri Mulyani Bilang Urusan BPS. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Bank Dunia (World Bank) mencatat kondisi kemiskinan di Indonesia. Tercatat jumlah penduduk miskin mencapai 171 juta jiwa, atau 60,3% dari total populasi sebesar 285 juta jiwa.
Menanggapi data kemiskinan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa data kemiskinan versi Bank Dunia akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, perbedaan metodologi dan standar garis kemiskinan antara Bank Dunia dan BPS perlu dibahas bersama.
“Data kemiskinan Bank Dunia? Nanti saya minta ke Bu Rini untuk sampaikan itu ya, itu dengan BPS cara perhitungan Bank Dunia dibahas di antara mereka,” ujar Sri Mulyani, Kamis (1/5/2025).
Sebelumnya, Bank Dunia mengungkapkan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah jumlah penduduk yang hidup dengan pengeluaran kurang dari USD3,65 per hari, setara dengan sekitar Rp58.400 per orang (dengan asumsi kurs Rp16.000/USD). Berdasarkan standar ini, sekitar 44,3 juta orang di Indonesia tergolong miskin secara internasional.
Dari sisi kesehatan, rata-rata harapan hidup di Indonesia tercatat 68,2 tahun, artinya seorang bayi yang lahir saat ini diperkirakan akan hidup hingga usia tersebut jika tren kematian saat ini tidak berubah.
Dalam bidang pendidikan, tingkat partisipasi pendidikan dasar (SD/sederajat) di Indonesia mencapai 100,2%. Angka ini merupakan gross enrollment rate, yang menunjukkan bahwa jumlah siswa yang terdaftar melebihi total anak usia sekolah dasar karena adanya murid yang mendaftar lebih awal atau terlambat.
Meskipun demikian, Indonesia telah menyandang status negara berpendapatan menengah ke atas sejak tahun 2023 dan menargetkan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Untuk mencapainya, Bank Dunia menyatakan bahwa Indonesia perlu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga minimal 6% per tahun. Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan sebesar 8% pada tahun 2029, melalui peningkatan investasi.
Permintaan domestik yang kuat telah menopang kinerja ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, percepatan pertumbuhan jangka panjang membutuhkan reformasi struktural guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko overheating ekonomi.
Meski pondasi makroekonomi Indonesia cukup solid, Bank Dunia mencatat adanya perlambatan dalam pertumbuhan produktivitas. Kendala struktural telah menghambat alokasi sumber daya yang efisien ke sektor-sektor paling produktif. Akibatnya, pertumbuhan produktivitas faktor total menurun dari 2,3% menjadi 1,2% selama periode 2011 hingga 2024.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Indonesia didorong untuk melanjutkan reformasi guna meningkatkan efisiensi, termasuk melalui pendalaman sektor keuangan serta perbaikan iklim investasi, perdagangan, dan bisnis. Rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia tercatat sebesar 12,7% pada tahun 2024, yang merupakan salah satu yang terendah di antara negara-negara berpenghasilan menengah.
Pertumbuhan PDB Indonesia pada 2024 tetap stabil di angka 5,0%, didorong oleh kuatnya permintaan domestik. Pengeluaran terkait pemilu turut mendorong konsumsi publik, yang berhasil mengimbangi lemahnya kontribusi ekspor akibat penurunan harga komoditas. Pertumbuhan tertinggi tercatat di sektor jasa, sementara sektor manufaktur yang dapat diperdagangkan, terutama tekstil, mengalami perlambatan, menyebabkan kenaikan PHK sebesar 20,2%.
Indikator awal tahun 2025 menunjukkan potensi moderasi permintaan domestik. Inflasi menurun pada paruh kedua 2024 berkat peningkatan produksi pertanian dan langkah-langkah stabilisasi harga dari pemerintah. Rata-rata inflasi tahunan turun menjadi 2,3% pada 2024, dari 3,7% pada 2023.
