Anggota Komisi I Minta Kerja Sama Pemprov Jabar-TNI AD Ditangguhkan

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan Nota Kesepahaman kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan TNI AD perlu ditangguhkan.

Menurut dia kerja sama yang melibatkan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) harus ada landasan aturan yang jelas. Sementara pada revisi UU TNI Pasal 7 ayat 4 telah mengatur tiap pelaksanaan OMSP harus berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP).

Ia menilai MoU antara TNI dan pihak lain berkaitan dengan OMSP sebaiknya ditangguhkan sampai regulasi diterbitkan.

"Tugas perbantuan TNI dalam membantu pemerintahan daerah harus selektif dan disesuaikan dengan tingkat urgensinya," kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (23/3).

Dalam penjelasan revisi UU TNI, disebutkan keterlibatan TNI dalam membantu Pemda sebatas kondisi tertentu yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan militer. Hal ini meliputi penanggulangan bencana, rehabilitasi infrastruktur, dan pemulihan akibat konflik sosial.

Dia pun menyorot dalam Pasal 4 MoU antara Pemprov Jabar dan TNI AD yang menyebut ruang lingkup kerja sama mencakup beragam proyek infrastruktur antara lain, jalan, jembatan, saluran irigasi, ketahanan pangan, dan penanganan darurat bencana.

Politikus PDI Perjuangan itu berpendapat kerja sama ini berpotensi tumpang tindih dengan tugas pemerintahan sipil dan melampaui cakupan OMSP TNI.

"Kita tidak boleh sembarangan menggunakan sumber daya dan personel TNI karena fungsi utama mereka adalah sebagai alat pertahanan negara. Semua pihak harus menunggu PP atau Perpres yang akan mengatur teknis OMSP agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelampauan wewenang," kata dia.

Sebelumnya pada 14 Maret 2025 Pemprov Jabar menandatangani kerja sama proyek pembangunan dengan TNI AD. MoU diteken oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Mabes TNI AD, Jakarta.

Perjanjian kerja sama bertajuk "Sinergi TNI AD Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat". Kerja sama akan berfokus pada pembangunan berbagai proyek infrastruktur, seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, serta rumah rakyat.

(els/dmi)

[Gambas:Video CNN]