KPK Soroti Proyek Pembangunan SD di Jakarta Molor, Pramono Anung Kumpulkan Timnya (Foto : Okezone)
JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung buka suara perihal temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait keterlambatan proyek pembangunan sekolah dasar (SD) di Jakarta. Ia telah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik), Nahdiana untuk memberikan atensi untuk segera diselesaikan temuan KPK itu.
"Saya sudah bicara dengan Ibu Kepala Dinas Pendidikan yang baru supaya saya memberikan atensi terhadap apa yang menjadi temuan KPK karena pasti ada sesuatu harusnya kan bulan April, bulan Mei ini, April kemarin selesai ada yang Desember, ada yang April mudur-mudur kan," ucap Pramono di RSUD Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).
Pramono menegaskan segala bentuk temuan KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan segera ditindaklanjuti
"Intinya apapun yang menjadi temuan KPK termasuk temuan BPK tadi kami akan segera menindaklanjuti tadi habis kami mendapatkan WTP saya kumpulkan semua tim untuk segera dalam 60 hari, apa yang direkomendasikan oleh BPK, kita akan selesaikan kemudian dengan yang sama apa yang menjadi temuan KPK atau apa penegak hukum lainnya, kami akan tindak lanjutin," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II menemukan deviasi sebesar minus 31% dalam proyek pembangunan sekolah di DKI Jakarta. Temuan ini diungkap oleh tim Satuan Tugas (Satgas) II Korsup Wilayah II KPK saat meninjau pembangunan TK Negeri, SD Negeri 01 dan 02 Cikini, serta Unit Sekolah Baru (USB) SMA di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/5).
Proyek tersebut merupakan bagian dari enam paket pembangunan sekolah yang berada di bawah tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Total anggaran untuk seluruh paket proyek mencapai Rp262 miliar, dengan nilai kontrak pembangunan USB di wilayah Cikini sebesar Rp61 miliar.
Kepala Satgas II Korsup Wilayah II KPK, Dwi Aprilia Linda Astuti, menegaskan bahwa PPK dan inspektorat perlu memberi perhatian serius terhadap temuan tersebut agar pembangunan segera tuntas 100%. Apalagi, anggaran enam proyek ini berasal dari tahun anggaran 2024. Dan, untuk menyesuaikan realisasi target, Dinas Pendidikan telah melakukan adendum agar proyek dapat dilanjutkan hingga tahun 2025.
“KPK mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta berkoordinasi intensif dengan inspektorat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Perencanaan persiapan pengadaan seharusnya dilakukan secara matang, termasuk audit berkala dan evaluasi metode pemaketan pelaksanaan kegiatan,” tegas Linda.
