Kericurhan mewarnai bursa kerja yang digelar oleh Disnaker Kabupaten Bekasi di Gedung Presiden University Cikarang Utara Jawa Barat (foto: dok medsos)
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menilai, kericuhan yang terjadi dalam acara job fair yang diselenggarakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Cikarang, Jawa Barat, merupakan bentuk mendesaknya kebutuhan rakyat terhadap pekerjaan.
Nurhadi menyayangkan kericuhan di acara job fair itu hanya karena peserta berebut scanner kode QR, yang berisi daftar perusahaan pembuka lowongan kerja. Ia menilai, insiden tersebut menunjukkan ketidaksiapan manajerial Pemerintah dalam menangani animo masyarakat yang tinggi terhadap akses kerja.
“Kejadian ini mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan, sekaligus buruknya mekanisme teknis yang diterapkan panitia,” kata Nurhadi, Senin (2/6/2025).
Seharusnya, kata Nurhadi, Pemerintah setempat bisa mengantisipasi lonjakan peserta. "Manajemen alur peserta, distribusi informasi digital, dan pemecahan titik lokasi acara sudah menjadi standar minimum dalam penyelenggaraan job fair berskala besar. Apalagi di tengah badai PHK seperti ini," katanya.
Lebih lanjut, Nurhadi menilai, Pemerintah Daerah (Pemda) sadar bahwa job fair bukan sekadar ajang seremonial tahunan, melainkan representasi dari masalah besar bernama pengangguran struktural. Oleh karenanya, ia menyebut pendekatannya tidak bisa hanya tentang administratif atau event-based semata.
"Lebih dari 25 ribu pencari kerja memadati satu titik lokasi, insiden saling dorong hingga ada yang pingsan menjadi bukti bahwa sistem, dan perencanaan acara belum sensitif terhadap realita di lapangan," terang Nurhadi.
