Atasi Kelangkaan, Penambahan Impor BBM Akan Kuras Devisa

2 hours ago 4

Atasi Kelangkaan, Penambahan Impor BBM Akan Kuras Devisa

Atasi Kelangkaan, Penambahan Impor BBM Akan Kuras Devisa (Foto: Pertamina Patra Niaga)

JAKARTA - Penambahan kuota impor BBM bukan solusi terkait kelangkaan BBM di SPBU swasta. Pasalnya, jika keran impor BBM terus bertambah dengan semena-mena, justru berdampak negatif terhadap neraca perdagangan ekspor impor Indonesia. 

”Tidak bagus untuk perekonomian kita. Karena menguras devisa, akan mengganggu nilai tukar rupiah,” kata pengamat ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Imron Mawardi di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Terlebih, SPBU swasta sebenarnya sudah mendapat tambahan kuota impor sebesar 10 persen. ”Sebenarnya begini, SPBU swasta dapat izin untuk impor, karena impor mereka kan berdasarkan kepada proyeksi tahun sebelumnya. Jadi biasanya begitu permintaannya,” ucapnya.

Menurut Imron, pemenuhan kebutuhan BBM lewat impor sebenarnya sudah bisa diperhitungkan. Saat ini, lanjutnya, produksi minyak dalam negeri sekitar 600 ribu barel per hari. Untuk itu, guna memenuhi kebutuhan sebanyak 1,6 juta barel per hari, yang harus diperoleh lewat impor sekitar 900 ribu barel per hari. 

Karena itulah Imron meminta SPBU swasta, agar membuat perencanaan lebih baik. Melalui perencanaan yang akurat, diharapkan tidak lagi terjadi kelangkaan BBM seperti saat ini. 

”Ke depan supaya tidak ada kelangkaan di SPBU swasta seperti ini, harus membuat proyeksi yang lebih tepat. Jangan sampai terjadi lagi seperti sekarang,” jelas Imron. 

Imron menjelaskan, di setiap wilayah tentu sudah ada pemetaan kebutuhan BBM. Dan seharusnya, kebutuhan total tidak berubah. ”Makanya, SPBU swasta harus membuat proyeksi kebutuhan yang lebih baik lagi,” jelas Imron.

Di sisi lain, Imron juga menepis mengenai narasi monopoli yang sekarang berkembang. Menurutnya, saat ini tak ada lagi monopoli yang dilakukan Pertamina. Faktanya, negara melalui Pemerintah sudah memberikan izin kepada swasta untuk berpartisipasi, baik sektor hulu maupun hilir migas. Meski tentu saja, Pemerintah harus tetap memegang kendali, termasuk izin impor. 

”Begitulah persaingan bisnis karena memang dibebaskan baik di hulu maupun di hilirnya, tidak lagi dimonopoli Pertamina seperti dahulu,” ujarnya. 

Read Entire Article
Apa Kabar Berita | Local|