Sudah Kartu Kuning, Anggota Komisi VII DPR Yakin Status Geopark Kaldera Toba Bisa Dipertahankan (Foto : Istimewa)
SAMOSIR – Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu meyakini status Geopark Kaldera Toba dapat dipertahankan. Hal itu disampaikan Bane usai bertemu dengan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba dan sejumlah tokoh di Kantor Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (4/6/2025).
“Saat ini status Geopark Kaldera Toba memang sudah 'kartu kuning', tapi setelah pertemuan ini, saya punya keyakinan pada orang baru dalam badan pengelola global geopark, mudah-mudahan mereka bisa mengerjakan apa yang jadi kewajiban yang disampaikan UNESCO di sisa waktu ini,” ujar Bane.
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, pengurus Toba Caldera Global Geopark akan menyelesaikan pemasangan visibilitas di 16 site di Kawasan Danau Toba. Untuk diketahui, visibilitas jadi salah satu syarat dari UNESCO untuk mempertahankan status Geopark Kaldera Toba, seperti pembangunan gerbang, monumen, dan panel interpretasi.
“Ada penemuan site baru di beberapa wilayah yang akan dicek langsung oleh UNESCO. Ini kabar baik, kita harus saling bantu agar ini bisa terwujud. Tapi, sesudahnya kita harus memastikan juga semua berjalan baik, jangan hanya saat datang asesor baru kerja, sesudahnya diam lagi,” tuturnya.
Pengurus Toba Caldera UNESCO Global Geopark berharap ada dukungan dari pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah pusat, termasuk nomenklatur untuk dukungan anggaran. Posisi Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark jadi mengambang karena dalam pemerintahan sebelumnya berada di bawah Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, namun saat ini nomenklatur kementerian tersebut sudah tidak ada lagi.
Bane menegaskan, status Geopark Kaldera Toba yang diakui secara global oleh UNESCO harus dipertahankan, karena bisa membawa dampak pada pariwisata, mengembangkan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesadaran akan warisan geowisata.
