Ilustrasi. (Foto: Unsplash)
MOSKOW - Anggota parlemen Rusia pada Selasa, (10/6/2025) meloloskan rancangan undang-undang untuk pengembangan aplikasi pengiriman pesan yang didukung negara dan terintegrasi erat dengan layanan pemerintah. Rencana ini muncul di saat Moskow berupaya mengurangi ketergantungannya pada platform pengiriman pesan seperti WhatsApp dan Telegram.
Rusia telah lama berupaya membangun apa yang disebutnya kedaulatan digital dengan mempromosikan layanan dalam negeri. Dorongannya untuk mengganti platform teknologi asing menjadi lebih mendesak karena beberapa perusahaan Barat menarik diri dari pasar Rusia setelah invasi Moskow ke Ukraina pada Februari 2022.
Anton Gorelkin, wakil kepala komite kebijakan informasi parlemen Rusia yang menulis rancangan undang-undang tersebut, mengatakan aplikasi Rusia tersebut akan menawarkan layanan pesan dan panggilan, serta fungsi lain yang tidak dimiliki Telegram dan WhatsApp milik Meta Platforms.
"Keunggulan kompetitif utama platform tersebut adalah integrasi mendalam dengan layanan pemerintah," tulis Gorelkin di Telegram, sebagaimana dilansir Reuters.
Rancangan undang-undang tersebut masih harus melewati majelis tinggi parlemen dan ditanda tangani oleh Presiden Vladimir Putin agar menjadi undang-undang.
Menteri Pengembangan Digital Maksut Shadayev minggu lalu mengusulkan integrasi layanan pemerintah dengan aplikasi pesan nasional dalam sebuah pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin, yang menyoroti kekurangan Rusia dibandingkan dengan negara lain di bidang ini.
