RI Siap Gabung OECD, Menko Airlangga Serahkan Dokumen Penting (Foto: Dokumentasi Kemenko Perekonomian)
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menindaklanjuti kelanjutan aksesi Indonesia untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dengan menyerahkan Initial Memorandum (IM).
"Bagi Pemerintah Indonesia, MCM OECD 2025 digunakan untuk menyerahkan secara resmi dokumen Initial Memorandum sebagai hasil dari proses penilaian mandiri terhadap regulasi, kebijakan, dan praktik terbaik yang dimiliki Indonesia terhadap instrumen-instrumen OECD," kata Airlangga dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Dokumen itu diserahkan ke Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann saat Ministerial Council Meeting (MCM) OECD 2025 di Paris, Prancis.
“Saat ini OECD memiliki delapan negara aksesi. Indonesia akan menyampaikan Initial Memorandum pada kesempatan ini, menandai langkah penting dalam proses aksesinya,” ujar Sekjen Cormann.
MCM OECD 2025 diketuai oleh Kosta Rika dengan mengangkat tema “Leading the Way Towards Resilient, Inclusive, and Sustainable Prosperity Through Rules-Based Trade, Investment and Innovation”
Kosta Rika sendiri merupakan negara anggota ke-38 OECD yang baru bergabung pada tahun 2021. Duduk sebagai wakil ketua bersama, yakni Australia, Kanada, dan Lithuania.
Melalui tema yang diangkat tersebut, peserta MCM OECD 2025 akan diajak untuk mendiskusikan isu global terkini dengan berfokus untuk membangun ketahanan, inklusivitas, dan keberlanjutan. OECD secara aktif memperkuat pasar terbuka dan sistem perdagangan internasional berbasis aturan.
Sekjen Cormann menuturkan, organisasi tersebut juga turut mendorong pemanfaatan ekonomi digital untuk mendorong pertumbuhan demi kesejahteraan bersama, serta membangun pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui kebijakan yang inovatif.
“Pertemuan ini merupakan platform dialog para menteri untuk membicarakan langkah langkah ke depan. Platform ini menjadi semakin penting di tengah kondisi ekonomi global saat ini, terutama untuk mengembalikan kepastian perdagangan dan investasi. Forum ini akan menjadi kesempatan bagi para pembuat kebijakan untuk berdiskusi secara bilateral maupun multilateral secara lugas untuk mengatasi masalah-masalah bersama, berdasarkan pada sistem yang berbasis peraturan,” ujarnya.
