Ramdani Bur
, Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |15:58 WIB
Dirjen PHU Hilman Latief saat paparan Rakernas Evaluasi Haji 2025. (Foto: Kementerian Agama)
DIREKTUR Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menyampaikan paparan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M yang digelar di Tangerang, Selasa (29/7/2025). Dalam paparan tersebut, Hilman Latief mengatakan penyelenggaraan haji harus selaras antara regulasi nasional dengan kebijakan di Arab Saudi.
“Isu penting yang ingin saya soroti adalah inter-state regulation, bahwa penyelenggaraan haji tidak cukup hanya mengacu pada regulasi nasional, tapi juga harus selaras dengan kebijakan yang berlaku di Arab Saudi,” kata Hilman Latief.
Jamaah haji Indonesia saat menjalani ibadah haji tahun ini. (Foto: MCH 2025)
Sejumlah perubahan kebijakan haji dan umrah dibuat pemerintah Arab Saudi, khususnya setelah pandemi Covid-19. Kondisi ini berdampak langsung kepada tata kelola haji di negara-negara yang mengirim jamaah haji ke Arab Saudi seperti Indonesia.
Sejak 2022 Arab Saudi menerapkan sistem layanan berbasis Muassasah. Lanjut pada 2023 muncul Syarikah yang karakteristiknya serupa dengan Muassasah. Baru pada 2024 sistem syarikah diperkuat, di mana satu perusahaan diizinkan melayani maksimal 100.000 jamaah.
“Tahun ini, Saudi membuka lebih banyak syarikah, termasuk yang non-muassasah, untuk melayani jamaah dari berbagai negara. Untuk 2026 mendatang, kemungkinan diberlakukan sistem multisyarikah terbatas, di mana misi haji dengan lebih dari 100.000 jqmaah bisa dilayani lebih dari dua syarikah, tentu dengan izin khusus dari Kementerian Haji Arab Saudi (Kemenhaj),” ujar Dirjen PHU berusia 49 tahun ini.
1. Sinergi Kuat Antarlembaga dalam Negeri
Adanya perubahan kebijakan dari Arab Saudi membuat sinergi antarlembaga dalam negeri mesti lebih kuat. Tak hanya Lembaga dalam negeri, tetapi juga dengan mitra internasional alias luar negeri.
