Data BPS lebih mencerminkan kondisi kemiskinan nasional Indonesia. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Pemerintah menyikapi perbedaan tingkat kemiskinan yang dirilis Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dinilai bahwa data BPS lebih mencerminkan kondisi kemiskinan nasional Indonesia.
Data terbaru Bank Dunia menunjukkan 68,3% penduduk Indonesia berada di bawah standar kemiskinan negara berpendapatan menengah atas pada 2024. Sedangkan menurut data BPS, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57%.
“Meski angka Bank Dunia berharga untuk analisis global, Pemerintah Indonesia menyatakan tingkat kemiskinan nasional resmi yang diukur oleh BPS tetap menjadi referensi yang paling relevan untuk penyusunan kebijakan nasional,” kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi, dikutip dari Antara, Senin (16/6/2025).
Menurutnya, tingkat kemiskinan oleh BPS diperoleh dari pendekatan yang memperhitungkan pola konsumsi lokal, variasi harga regional, dan realitas sosial-ekonomi. Aspek-aspek tersebut dianggap lebih merefleksikan kondisi perekonomian nasional dan bisa mewakili kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia.
Maka dari itu, Pemerintah Indonesia tetap menggunakan garis kemiskinan oleh BPS sebagai rujukan dalam menyusun kebijakan.
“Seperti yang telah disampaikan BPS, perbedaan garis kemiskinan nasional dan internasional berasal dari perbedaan tujuan keduanya: garis kemiskinan internasional berperan sebagai tolok ukur global, sedangkan garis kemiskinan nasional menyesuaikan dengan relevansi kebijakan domestik,” ujar Dedek.
Pemerintah Indonesia pun akan berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menggeser fokus APBN kepada pembangunan sumber daya manusia (SDM), sementara anggaran infrastruktur dilanjutkan dengan melibatkan pihak swasta. Menurut Dedek, langkah itu diambil demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Secara khusus, Dedek menyoroti upaya spesifik Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yakni dengan berinvestasi terhadap pendidikan, kesehatan, dan nutrisi, utamanya melalui program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pendekatan ini menggarisbawahi keyakinan Presiden Prabowo bahwa pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan harus dimulai dari pembangunan modal manusia, bukan hanya dukungan jangka pendek,” katanya pula.
