Ilustrasi.
JAKARTA - China tengah bergulat dengan krisis populasi yang semakin memburuk, di saat populasi yang semakin menua dan angka kelahiran yang menurun mengancam stabilitas demografi jangka panjang di negara tersebut.
Generasi muda di China semakin menolak menikah dan memiliki anak, yang mendorong Partai Komunis China (PKC) untuk menerapkan kebijakan pro-kelahiran secara agresif.
Mengutip dari editorial Financial Post pada Jumat (11/4/2025), kampanye nasional tersebut bertujuan untuk meningkatkan angka kelahiran, dengan memperkenalkan insentif seperti subsidi pengasuhan anak.
Dalam pertemuan bertajuk ‘Dua Sesi,’ Perdana Menteri Li Qiang menguraikan rencana pemerintah untuk membalikkan tren tersebut melalui dukungan finansial dan struktural bagi keluarga.
Bersamaan dengan itu, Komisi Kesehatan Nasional meluncurkan Prakarsa Pembangunan Berkualitas Tinggi Populasi 2025, yang mengamanatkan komisi kesehatan setempat untuk merancang langkah-langkah kesuburan yang komprehensif. Berlangsung dari Maret hingga Oktober, upaya ini mencari solusi jangka panjang untuk memperlambat penurunan populasi, tetapi apakah intervensi ini akan mengubah sikap masyarakat masih belum pasti.
Di seluruh China, pemerintah daerah memperkenalkan langkah-langkah untuk meningkatkan angka kelahiran dan mendukung keluarga. China tengah mengembangkan sistem terpadu yang mencakup pernikahan, pengasuhan anak, pendidikan, dan pekerjaan, sekaligus melonggarkan pembatasan pernikahan bagi mahasiswa dan meluncurkan platform kencan daring.
