Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung/Foto: Dok Pemprov DKI
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memburu wajib pajak yang dulu bersembunyi di ketiak penguasa untuk mengejar target penerimaan pajak daerah Rp48 triliun di 2025. Ia memberi instruksi khusus kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati untuk menagih wajib pajak agar tertib membayar.
Diketahui hingga pertengahan Juni 2025, penerimaan pajak daerah di Jakarta baru 46,7 persen atau setara Rp22,6 triliun.
"Saya sudah secara khusus menyampaikan kepada Bu Lusi. Bu Lusi yang dulu remang-remang, yang dulu tidak mau bayar pajak, yang dulu masih bersembunyi di ketiak-ketiak kekuasaan, sekarang transparan, harus bayar pajak," ujar Pramono saat Penyerahan Piagam Penghargaan dan Gala Dinner Malam Apresiasi Wajib Pajak 2025, di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/6/2025) malam.
Pramono blak-blakan ihwal ada satu daerah di Jakarta yang tidak diperbolehkan ada videotron menampilkan iklan, tetapi dilanggar tanpa ada uang pajak yang masuk ke DKI.
"Jakarta ini banyak aturan gak boleh, tapi yang melanggar itu semuanya secara bersama-sama. Contoh, Kebayoran Baru itu gak boleh ada videotron, gak boleh ada baliho, gak boleh ada. tapi kalau bapak lewat, videotronnya ada, balihonya ada," ucapnya.
"Uangnya ke mana? Uangnya ke mana? Maka saya bilang sama Bu lusi, Bu lusi sampaikan kepada semuanya, kita bukan orang yang mau lihat ke belakang, lihat spion terus, enggak. Saya adalah orang yang selalu melihat ke depan. Melihat ke depan itu lebih nyaman, gak perlu ngomel-ngomel," tambahnya.
