Feby Novalius
, Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |13:05 WIB
PPU menyuarakan pembangunan yang adil di tengah peran krusial sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). (Foto: Okezone.com/PU)
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyampaikan keresahan dan tuntutan ke Kementerian PPN/Bappenas. PPU menyuarakan pembangunan yang adil di tengah peran krusial sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam pertemuan di Kantor Bappenas, yang dihadiri oleh Staf Ahli Menteri dan Direktur Wilayah Barat, Bupati PPU Mudyat Noor menegaskan wilayahnya selama ini telah berkontribusi signifikan terhadap pembangunan IKN, namun belum mendapatkan perhatian sepadan.
“Kami bukan hanya halaman depan, kami adalah pintu masuk IKN. Tapi sampai hari ini, belum ada dampak signifikan yang kami rasakan. Infrastruktur kami tertinggal, pelayanan dasar masih kami tanggung, sementara aset kami hampir Rp1 triliun sudah diserahkan ke IKN,” ujar Bupati Mudyat Noor, Jumat (25/7/2025).
Dia mengungkapkan berbagai tantangan yang kini dihadapi PPU, mulai dari kemiskinan, kawasan kumuh di pesisir, hingga prevalensi stunting tertinggi di Kalimantan Timur yang mencapai angka 32% pada tahun 2024. Sebagian besar wilayah PPU masih minim fasilitas dasar dan jauh dari layak sebagai kawasan penyangga ibu kota negara. Padahal Presiden Prabowo Subianto telah resmi memasukkan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2025–2029.
Tujuan utamanya adalah terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.
“PPU siap menjadi bagian yang aktif dan strategis dalam mendukung IKN sebagai wajah baru Indonesia. Penetapan ini menegaskan posisi PPU sebagai mitra utama dalam pengembangan kawasan penyangga, infrastruktur konektivitas, serta dukungan sosial dan ekonomi,” ujarnya.
Dia menambahkan, pihaknya telah menyusun master plan yang dilengkapi dengan data dan proyeksi yang jelas.
“Kami mohon agar program-program prioritas kami, mulai dari pembangunan jalan, penyediaan air bersih, hingga rumah sakit, dapat segera mendapatkan dukungan,” ujarnya.
