4 Fakta Sistem Outsourcing Banyak Masalah dan Segera Dihapus Prabowo (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengkaji penghapusan sistem outsourcing yang dinilai merugikan buruh.
"Saya minta Dewan Kesejahteraan mempelajari bagaimana cara secepatnya kita ingin menghapus outsourcing," kata Prabowo saat perayaan MayDay.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun buka-bukaan soal rencana penghapusan outsourcing atau pekerja alih daya. Menurutnya, penghapusan outsourcing merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada buruh.
Berikut fakta sistem outsourcing banyak masalah dan segera dihapus Prabowo yang dirangkum Okezone, Minggu (11/5/2025).
1. Banyak Masalah
Menaker melihat bahwa praktik outsourcing di lapangan memang banyak menimbulkan masalah.
"Kalau kita lihat memang praktik outsourcing banyak masalah. Jadi ada orang yang kemudian sudah usianya 40 tahun, 50 tahun masih saja berstatus pekerja alih daya tanpa ada karir dengan gajinya tetap Upah Minimum Provinsi (UMP), bahkan ada yang kontraknya UMP tapi ternyata realitasnya dibayarnya seperti apa, jadi ini banyak kasus," katanya.
2. Kepastian bagi Pekerja
Pemerintah selalu hadir untuk memberikan kepastian kepada para pekerja seperti jaminan sosial dan seterusnya.
"Pak Presiden RI minta kalau kita cermati dihapuskan tapi juga realistis, dan kemudian meminta Dewan Kesejahteraan Buruh untuk turut mengkaji itu. Nah ini yang nanti teman-teman, semangat kita sekali lagi adalah negara hadir untuk memberikan kepastian kepada pekerja seperti jaminan sosial dan seterusnya," kata Yassierli.
