Presiden Trump Ancam Anggota BRICS dengan Tambahan Tarif Impor. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa negara-negara yang tergabung dalam BRICS akan dikenai tarif impor tambahan 10%. Trump menilai negara-negara itu terlibat kebijakan anti-Amerika.
Merespons sikap Trump, Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menilai dukungan politik terhadap Presiden Prabowo Subianto harus satu suara dalam merespons ancaman Trump. Tidak ada ruang untuk saling menyalahkan, apalagi mempolitisasi tantangan eksternal.
"Saya percaya bahwa dalam menghadapi tekanan global seperti ini, dukungan politik terhadap kebijakan presiden harus menjadi satu suara," kata Marwan, Senin (7/7/2025).
Dia memandang ancaman Trump bukan hanya sebagai ujian bagi stabilitas ekspor nasional, melainkan juga tantangan geopolitik yang membutuhkan konsolidasi kekuatan ekonomi domestik dan kecermatan diplomatik.
Marwan mengatakan, posisi AS sebagai mitra dagang strategis Indonesia merupakan hal yang tidak bisa dinafikan. Pasalnya, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai USD23,6 miliar pada 2024, di mana lebih dari sepertiganya berasal dari sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki. Sektor ini menyerap lebih dari 3,5 juta tenaga kerja yang sebagian besar berada di daerah-daerah sentra industri.
Marwan menilai, potensi relokasi pesanan ke negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh akan menjadi kenyataan, dan jutaan pekerja Indonesia bisa terdampak secara langsung jika Trump benar-benar menerapkan tarif tambahan itu.
Di sisi lain, dia menyatakan situasi ini juga menunjukkan bahwa struktur ekspor kita masih rapuh dan terlalu tergantung pada pasar tradisional. Ia pun menegaskan dukungan terhadap Prabowo untuk memperluas kerja sama ekonomi strategis dengan negara-negara anggota BRICS.
"Dalam konteks ini, saya mendukung langkah Presiden Prabowo yang secara aktif memperluas kerja sama ekonomi strategis melalui keanggotaan Indonesia dalam BRICS," ujar Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Demokrat itu.
Dia melihat, memperluas kerja sama ekonomi strategis dengan negara-negara anggota BRICS sebagai upaya membangun keseimbangan baru dalam peta ekonomi global.
Menurutnya, pemerintah sudah melakukan langkah awal yang penting dengan mengajukan proposal negosiasi kepada AS. Namun, Indonesia harus menjalankan strategi mitigasi jangka pendek dan reformasi struktural jangka menengah-panjang secara paralel.
"Diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti India, Brasil, Mesir, dan Uni Emirat Arab menjadi keharusan. Pemerintah juga perlu memberikan perlindungan nyata kepada industri padat karya, dengan insentif fiskal, akses pembiayaan, dan dukungan pembukaan pasar baru," tuturnya.
"Program pelatihan ulang tenaga kerja pun harus segera diperluas agar tekanan pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak berubah menjadi krisis sosial," kata dia melanjutkan.
