Hamas dan Faksi Palestina Kompak Tolak Perwalian Asing di Gaza (Ilustrasi/Unsplash)
GAZA - Kelompok Hamas dan faksi-faksi Palestina menolak keberadaan perwalian asing di Gaza. Mereka menegaskan etiap keputusan tentang pemerintahan Gaza di masa depan adalah "masalah internal Palestina" seiring berlakunya gencatan senjata di wilayah tersebut.
1. Tolak Perwalian Asing di Gaza
Dalam pernyataan bersama pada Jumat, (11/10/2024), Jihad Islam Palestina dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) bergabung dengan Hamas dalam memuji keteguhan hati warga Palestina. Mereka menyebut warga Palestina telah menggagalkan rencana Israel untuk memindahkan paksa dari Gaza.
"Kami kembali menolak perwalian asing apa pun, dan kami menekankan bahwa sifat administrasi Jalur Gaza dan lembaga-lembaganya adalah masalah internal Palestina yang akan ditentukan oleh komponen nasional rakyat kami secara langsung," kata pernyataan itu, melansir Al Jazeera, Sabtu (11/10/2025).
Kelompok-kelompok tersebut menambahkan, mereka sedang mengupayakan "pertemuan nasional komprehensif yang mendesak" untuk membahas langkah selanjutnya setelah gencatan senjata.
"Ini akan menyatukan posisi Palestina, merumuskan strategi nasional yang komprehensif, dan membangun kembali lembaga-lembaga nasional kami di atas fondasi kemitraan, kredibilitas, dan transparansi," katanya.
Namun, masih belum jelas apakah Fatah, faksi yang mendominasi Otoritas Palestina, telah setuju untuk menjadi bagian dari pertemuan tersebut.
Rencana 20 poin Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza mencakup pembentukan badan internasional baru, yang dijuluki "Dewan Perdamaian". Badan itu akan bertugas mengawasi otoritas sementara yang terdiri atas para teknokrat untuk memerintah Gaza.
Menurut rencana tersebut, Trump akan memimpin dewan tersebut, yang juga akan mencakup mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Tahap pertama gencatan senjata, yang disetujui oleh Hamas dan Israel, terkait rencana Trump. Namun, masih belum jelas bagaimana Gaza akan diperintah ke depannya.
