Pemerintah membuka ruang dialog dan menampung seluruh aspirasi para pelaku industri logistik dan sopir truk. (Foto: Okezone.com/ALFI)
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons aksi demonstrasi aliansi sopir truk terkait kebijakan penindakan truk Over Dimension Overload (ODOL), di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, hari ini.
Airlangga menyampaikan, pemerintah membuka ruang dialog dan menampung seluruh aspirasi para pelaku industri logistik dan sopir truk.
“Terkait dengan Over Dimensi dan Overload (ODOL), memang beberapa komoditas yang menggunakan fasilitas tersebut adalah industri yang cukup berat, seperti industri baja, industri semen, dan industri daripada makanan minuman,” ujar Airlangga di kantornya, Rabu (2/7/2025).
“Nah tentu nanti apa yang menjadi aspirasi akan ditampung dan dibicarakan dengan kementerian terkait,” tambahnya.
Aksi tersebut dilakukan oleh kelompok sopir truk yang menuntut peninjauan ulang kebijakan ODOL, yang berpotensi menaikkan biaya logistik dan harga bahan pokok.
Para sopir khawatir pengetatan aturan ODOL akan berdampak pada distribusi barang, terutama sembako, sehingga berkontribusi pada kenaikan inflasi.
Kebijakan pengendalian truk ODOL merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan biaya logistik nasional, yang saat ini berada di kisaran 14,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB), untuk kemudian diturunkan menjadi 12,5% dan bahkan mencapai 8% pada 2030. Hal ini juga menjadi salah satu fokus dalam penyusunan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional.
