Tim Okezone
, Jurnalis-Rabu, 02 Juli 2025 |21:10 WIB
Anggota Komisi D DPRD Sumatera Utara dari Partai Perindo Makmur Marpaung bertemu para petani. (Foto: Partai Perindo).
TAPANULI UTARA - Legislator Partai Perindo Makmur Marpaung menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib petani di daerah pemilihannya. Anggota Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara ini akan membawa dan menyuarakan aspirasi para petani yang diserapnya selama reses ke meja pembahasan di parlemen.
“Kehadiran saya bukan hanya untuk menyapa, tetapi untuk mendengar, membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat ke forum DPRD Provinsi, khususnya Komisi D yang membidangi infrastruktur, pertanian dan pembangunan," ujar Makmur, Selasa (1/7/2025).
Anggota legislatif kelahiran Porsea, Kabupaten Toba ini melakukan Reses III Tahun Sidang I 2024-2025 di Dapil Sumatera Utara 9 yang meliputi Kabupaten Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga.
Salah satu titik yakni Desa Hapoltahan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara yang sebagian warganya menggantungkan hidup dari pertanian. Sekitar 200 warga desa begitu antusias menyampaikan berbagai persoalan dan harapan kepada Makmur yang datang bersama istri tercinta, Mangerbang Sinambela, pekan lalu.
Aspirasi para petani mulai permintaan bantuan bibit dan alat pertanian seperti traktor, hingga harapan akan stabilitas harga pupuk dan pestisida. "Gapoktan Hapoltahan menyampaikan tingginya biaya produksi dibandingkan nilai jual hasil pertanian yang rendah," katanya.
Tak hanya petani, para penenun tradisional ikut bersuara, khususnya terkait perlunya harga acuan dan upaya pemerintah memutus ketergantungan kepada tengkulak. Kegiatan yang berlangsung hangat ini dihadiri Kepala Desa Hapoltahan Ranto Hutabarat, tokoh masyarakat M Hutabarat, tokoh adat Marihot Hutabarat, dan tokoh agama St Parlin Hutabarat.
Menanggapi semua masukan tersebut, Makmur berjanji akan membawa seluruh aspirasi ke rapat Komisi D. Dia juga menegaskan pentingnya penyampaian aspirasi yang tertib dan terstruktur, agar mudah diakomodasi dalam proses perencanaan serta penganggaran daerah.
