Respons Pelni Setelah Penyertaan Modal Negara Dihentikan untuk BUMN. (Foto: okezone.com/Pelni)
JAKARTA - Penyerataan Modal Negara (PMN) tidak akan diberikan lagi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah adanya Badan Pengelola Investasi Danantara.
Merespons keputusan tak adanya PMN, Direktur Utama PT Pelni (Persero) Tri Andayani mengatakan, saat ini perseroan tengah memesan 3 unit kapal baru senilai Rp1,5 triliun dengan sumber pendanaan dari PMN yang telah disetujui pada akhir 2024 lalu.
"Pemerintah telah memberikan uang muka sebesar Rp1,5 triliun untuk pembelian 3 unit kapal, dan melakukan peremajaan kapal-kapal kami secara bertahap," ujarnya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (20/6/2025).
Namun demikian, Trianda mengaku membutuhkan suntikan dana Rp2,5 triliun untuk pelunasan 3 kapal tengah di pesan tersebut. Targetnya pada tahun 2025, PELNI kembali mengajukan PMN kembali untuk pelunasan kapal tersebut.
"Insya Allah kalau di tahun ini juga kami mengusulkan Rp2,5 triliun PMN dari APBN 2025 untuk pelunasan 3 unit kapal tadi, dan diharapkan kalau semuanya berjalan dengan lancar," sambungnya.
Trianda mengatakan sesuai target yang telah disusun perseroan, ketiga kapal baru tersebut akan dioperasikan pada akhir tahun 2028. Kapal ini akan menggantikan kapal - kapal yang sudah memasuki umur teknis.
"Sesuai dengan timeline, 3 unit kapal ini mestinya sudah beroperasi di akhir tahun 2028," pungkasnya.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menjelaskan saat ini tengah dalam proses pengkonslidasian seluruh Badan Usaha Milik Negara dalam satu entitas induk usaha, yaitu Danantara Asset Management.
Dony menjelaskan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan terdiri dari 2 holding, yaitu Danantara Aset Manajemen dan Danantara Investment Manajemen. Danantara Aset Manajemen akan berfungsi untuk mengkonsolidasikan seluruh perusahaan negara dalam satu entitas usaha. Sedangkan Investment Management akan berfungsi untuk pengambilan keputusan investasi.
