Kerjasama Lindungi Pekerja Migran dan Keluarganya. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, bersama Menteri Kabinet Merah Putih menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran, mulai dari pelatihan hingga perlindungan anak-anak pekerja.
Adapun yang ikut serta dalam penandatanganan ini antara lain Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana. Selain itu, hadir pula pejabat lembaga negara Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra.
"Alhamdulillah hari ini kita berkumpul dan menyepakati MoU yang sangat penting terkait pekerja migran dan sektor-sektor pendukungnya," kata Menteri Karding usai penandatanganan MoU yang berlangsung di Kantor KemenP2MI, Jakarta, Senin (14/7/2025).
Bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Menteri Karding menargetkan pelatihan khusus bagi 100 ribu calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang akan diberangkatkan ke luar negeri.
Pelatihan ini, lanjut Menteri Karding, akan memanfaatkan balai-balai latihan milik Kemenaker dan berbagai sumber daya yang sudah tersedia.
"Kita minta tolong kepada Kemenaker untuk menyiapkan dan melatih minimal 100 ribu calon tenaga kerja. Ini penting agar pekerja kita lebih siap dan terlindungi," jelas Menteri Karding.
Melalui kerja sama dengan Kementerian Koperasi, Menteri Karding mendorong pembentukan koperasi pekerja migran di kampung-kampung asal para pekerja migran.
Tujuannya, kata Menteri Karding, agar para pekerja dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di tanah air.
“Pendampingan ini tidak hanya saat mereka bekerja di luar negeri, tapi juga saat kembali, supaya koperasi benar-benar tumbuh dan mendukung ekonomi lokal,” tambah Menteri Karding.
Sementara dengan Kementerian Pariwisata, sinergi difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia di sektor hospitality, spa, dan jasa lain yang juga diminati di luar negeri.
Selain itu, desa wisata yang beririsan dengan program Desa Migran Emas akan dijadikan model pemberdayaan ekonomi.
“Yang pertama, penyiapan sumber daya manusia lewat pelatihan, karena kebutuhan hospitality, spa, dan lain sebagainya di luar negeri juga cukup besar,” jelas Karding.
