Moratorium Pemekaran Jawa Barat Bisa Dibuka, tapi Perlu Kajian Mendalam

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat ditemui di Kampus IPDN/Foto: Agi Ilman-Okezone

SUMEDANG - Wacana pemekaran wilayah Provinsi Jawa Barat menjadi lima provinsi kembali mencuat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat tengah menggodok rencana tersebut untuk dibahas lebih lanjut bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebelum diajukan ke pemerintah pusat.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya turut menanggapi rencana ini. “Jadi, moratorium itu walaupun dibuka, tentu memerlukan kajian yang sangat matang tentang kriteria apa saja,” ujar Bima saat ditemui di Kampus IPDN Jatinangor, Selasa (24/6/2025).

Selain aspek administratif, kelayakan fiskal juga menjadi pertimbangan penting dalam setiap usulan pemekaran wilayah. “Memerlukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan kondisi fiskalnya seperti apa,” jelasnya.

Ada beberapa wilayah di Jawa Barat yang secara data memang menunjukkan kelayakan untuk dimekarkan.

“Kami mempelajari memang ada beberapa wilayah yang sangat layak untuk dimekarkan karena kebutuhannya berdasarkan data-data yang ada,” ungkapnya.

Banyak usulan pemekaran dari berbagai daerah yang belum memenuhi kriteria dasar. “Tapi cukup banyak juga usulan pemekaran itu yang mentah,” tambahnya.