
Penjaminan KUR Askrindo Rp99,5 Triliun hingga September 2025 (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo mendukung penugasan pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Askrindo yang juga anggota Holding Asuransi dan Penjaminan, Indonesia Financial Group (IFG) meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui kerja sama dengan 26 bank penyalur KUR.
Sejak tahun 2007 hingga September 2025, Askrindo mencatat akumulasi volume pertanggungan KUR mencapai Rp1.096 triliun, dengan melibatkan 35,8 juta debitur UMKM dan menciptakan 61,8 juta lapangan kerja di seluruh Indonesia.
Direktur Utama Askrindo M Fankar Umran mengatakan, Askrindo tidak hanya hadir sebagai perusahaan asuransi dan lembaga penjamin, tetapi juga mitra pertumbuhan bagi UMKM.
“Capaian ini menunjukkan kontribusi signifikan Askrindo dalam mendorong inklusi keuangan serta memperluas jangkauan pembiayaan produktif bagi sektor UMKM,” ujar Fankar di Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Fankar menambahkan, melalui penjaminan KUR, Askrindo berupaya memastikan pelaku usaha memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk bertahan dan berkembang.
Dalam periode yang sama, posisi keuangan KUR Askrindo juga menunjukkan performa positif. Hingga September 2025, total aset tercatat sebesar Rp15,4 triliun, dengan ekuitas Rp14 triliun, outstanding pertanggungan Rp99,5 triliun, serta gearing ratio mencapai 7,09 kali.
“Kinerja ini mencerminkan kapasitas Askrindo yang kuat dalam mendukung keberlanjutan program KUR secara nasional,” jelasnya.
Program KUR terbukti memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Berdasarkan hasil analisis data dari IFG Progress, kabupaten yang memanfaatkan KUR sebagai sumber pembiayaan utama menunjukkan pertumbuhan PDB per kapita lebih tinggi, yakni mencapai 7,2% untuk penerima KUR pertama, 5,7% untuk penerima berulang, dan 8,5% bagi wilayah yang memanfaatkan KUR serta kredit komersial.
Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan yang tepat sasaran dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

















































