Pertemuan BRICS di Brasil pada awal Juli 2025.
JAKARTA – Perjuangan Pakistan untuk menstabilkan perekonomian di tengah krisis mendorong negara itu ke perubahan strategis menuju aliansi keuangan alternatif. Langkah ini semakin mendekatkan Pakistan ke arah BRICS dan lengan keuangannya, Bank Pembangunan Baru (NDB), menjauh dari sistem Barat.
Perubahan orientasi ini berakar pada rasa frustrasi terhadap persyaratan yang diberlakukan oleh pemberi pinjaman tradisional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, yang bantuannya seringkali dibundel dengan reformasi struktural, langkah-langkah penghematan, dan program privatisasi yang telah menghasilkan beragam hasil bagi lintasan pembangunan Pakistan. Meskipun perubahan ini menjanjikan diversifikasi dan peningkatan otonomi, rekam jejak negara tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang apakah pinjaman baru, terlepas dari asalnya, akan lebih efektif daripada pinjaman lama.
Pakistan telah lama bergantung pada solusi jangka pendek melalui pinjaman eksternal untuk menjembatani kesenjangan fiskalnya, dan hasilnya dapat diprediksi bersifat siklus. Pemerintah-pemerintah sebelumnya telah mendapatkan paket bantuan darurat dari lembaga-lembaga seperti IMF, tetapi kemudian kembali meminta bantuan tambahan bertahun-tahun atau bahkan berbulan-bulan kemudian. Infus dukungan terbaru datang dalam bentuk perpanjangan pinjaman sebesar USD3,4 miliar dari China, USD1 miliar dari bank-bank Timur Tengah, dan USD500 juta dari pemberi pinjaman multilateral.
Bersama-sama, aliran masuk dana ini membantu Pakistan mencapai target cadangan devisa kritisnya sebesar USD14 miliar yang ditetapkan oleh IMF, mencegah gagal bayar dan memenuhi kewajiban keuangan langsung. Selain itu, Bank Pembangunan Asia (ADB) turun tangan dengan paket bantuan sebesar USD800 juta yang dirancang untuk meningkatkan keberlanjutan fiskal dan pengelolaan keuangan publik, ditambah dengan pinjaman sebesar USD350 juta di bawah Program Keuangan Inklusif Perempuan (WIF). Namun, terlepas dari intervensi substansial ini, kekurangan struktural masih ada, dan layanan publik terus memburuk.
