Arief Setyadi
, Jurnalis-Sabtu, 16 Agustus 2025 |20:45 WIB
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok)
JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dinilai menunjukan perhatian besar terhadap pentingnya penerapan hukum yang berlaku secara adil bagi seluruh warga negara, tanpa pengecualian. Hal itu diutarakan saat pidato kenegaraan Prabowo, yang menempatkan penegakan hukum sebagai prioritas utama dalam agenda pemerintahannya.
“Presiden menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial dan stabilitas nasional. Prinsip mulia harus bisa diterapkan dan hanya akan bermakna jika diterjemahkan ke dalam langkah-langkah nyata. Kami yakin Pak Prabowo mampu menjalankan ini dengan baik dan konsisten,” kata Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM), Harris Arthur Hedar, dalam keterangannya, Sabtu (16/8/2025).
Menurut Harris, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, seperti praktik korupsi, mafia hukum, hingga intervensi politik dalam proses hukum, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik. Ia menilai, saat ini adalah momentum penting karena di awal masa jabatan presiden, modal politik masih kuat, ekspektasi publik masih tinggi, dan resistensi dari elite belum sepenuhnya terkonsolidasi.
"Inilah kesempatan emas untuk mendorong reformasi hukum yang substansial, misalnya dengan memperbaiki independensi lembaga penegak hukum dan menguatkan sistem pengawasan,” ujarnya.
Kendati, ia memahami dalam pelaksanaan reformasi hukum tidak akan mudah. Perubahan akan menemui hambatan dari dalam birokrasi hukum itu sendiri, yang selama ini terbiasa dengan praktik transaksional.
"Di sisi lain, kecenderungan intervensi politik dari para pemilik kepentingan juga bisa menghambat jalannya pembaruan. Hal ini yang harus betul betul dicermati,” ujarnya.
