Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra/Foto: Achmad Al Fiqri
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mempersilahkan masyarakat membahas struktur organisasi Polri ke depan. Diskusi itu bisa menjadi sumbangan pemikiran bagi Komite Reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto.
"Sehubungan dengan struktur organisasi Polri di masa yang akan datang, saya katakan, silahkan saja masyarakat mau membahas, mau diskusikan masalah ini secara akademik ataupun pembahasan melalui seminar, diskusi dan lain-lain. Kita anggap itu suatu sumbangan pemikiran yang nanti disampaikan ke Komite Reformasi Kepolisian," kata Yusril, di Untar, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Yusril mempersilahkan masyarakat untuk membahas bentuk struktur Polri, baik di bawah langsung Presiden maupun kementerian lain. Menurutnya, keputusan struktur Polri itu akan diambil oleh Presiden Prabowo.
"Bagaimana nanti bentuk dari struktur kepolisian itu, apakah tetap langsung di bawah Presiden sekarang? Ataukan akan dibentuk suatu kementerian yang baru, ataukah mungkin juga di bawah kementerian yang ada sekarang?" ucap Yusril.
"Ya silahkan saja kalau mau diskusikan masalah itu dan pada akhirnya nanti Presiden yang akan mengambil keputusan. Karena kewenangan untuk hal itu kita tidak bisa tahu, karena ini adalah kewenangan dari Pak Presiden dan kita serahkan kepada beliau," tambahnya.
Yusril pun meyakini, Bapak Presiden akan memutuskan yang terbaik bagi Polri di masa yang akan datang. "Saya yakin nanti Bapak Presiden akan memutuskan yang terbaik bagi Polri di masa yang akan datang," ucapnya.
Perihal Komisi Reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden Prabowo, Yusril mengaku belum mengetahui. "Kita tunggu saja presiden akan umumkan pembentukan Komite Reformasi Polri itu, saya kira akan diumumkan dalam waktu yang tidak terlalu lama," pungkasnya.
(Fetra Hariandja)
