Fahmi Firdaus
, Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |23:00 WIB
Presiden Prabowo Subianto/ist
JAKARTA -Presiden Prabowo Subianto menunjukkan konsistensi kuat terhadap isu ketahanan dan kedaulatan pangan dalam satu tahun kepemimpinannya. Kedaulatan pangan adalah syarat mutlak bagi bangsa yang benar-benar merdeka.
“Presiden Prabowo selalu menekankan pentingnya kemandirian pangan. Ketergantungan pada impor sama saja membuka pintu intervensi asing,”ujar Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Abdul Haris Fatgehipon, Minggu (19/10/2025).
“Suatu bangsa akan dihormati dan berdaulat bila perut rakyatnya tidak bergantung pada negara lain,” sambungnya.
Menurutnya, langkah Presiden Prabowo yang melibatkan masyarakat, pemerintah, BUMN, TNI, Polri, hingga BIN daerah dalam memperkuat produksi pangan nasional menunjukkan pendekatan kolaboratif dan strategis.
“Kedaulatan pangan tidak bisa hanya dibangun oleh kementerian teknis, tetapi harus menjadi gerakan nasional lintas sektor, hal tersebut benar-benar terjadi di berbagai daerah termasuk wawancara saya kepada pimpinan OPD di Maluku,” ujarnya.
Dikatakannya, Indonesia perlu kembali memperkuat jati dirinya sebagai bangsa agraris dan maritim. Ia menyinggung sejarah awal kemerdekaan Indonesia ketika Perdana Menteri Sutan Sjahrir pada 1946 mengirimkan 500.000 ton beras ke India yang dilanda kelaparan.
“Itu diplomasi beras yang membanggakan. Indonesia baru merdeka saja sudah mampu membantu negara lain,” katanya.
Haris menilai kebijakan Presiden Prabowo di sektor pertanian mencerminkan semangat yang pernah ditunjukkan oleh Presiden Soeharto dalam memperkuat kesejahteraan petani.
Selain itu, Presiden Prabowo juga mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2025 yang menempatkan seluruh penyuluh pertanian langsung di bawah Kementerian Pertanian sebagai pegawai pusat.
