DPR (Foto: Dok)
JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menyoroti gelombang pengunduran diri 160 guru dari program Sekolah Rakyat. Ia menilai, hal tersebut menandakan pembangunan infrastruktur dasar belum menjadi prioritas dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kalau kita bicara pendidikan, maka air bersih, sanitasi, listrik, dan akses jalan bukan pelengkap, tapi kebutuhan pokok. Bagaimana guru bisa betah mengajar kalau mereka ditempatkan di lokasi yang bahkan kebutuhan dasarnya saja tidak tersedia?” ujar Irine, Rabu (30/7/2025).
Sebagaimana diketahui, 160 guru yang semula dijadwalkan mengajar di Sekolah Rakyat memilih mengundurkan diri. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebelumnya menyampaikan para guru mengundurkan diri karena lokasi penempatan mereka terlalu jauh dari tempat tinggal.
Sistem perekrutan guru Sekolah Rakyat ini diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KemenPAN-RB. Saat ini, terdapat 100 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan total lebih dari 9.700 siswa dari berbagai jenjang.
Irine menilai, pengunduran diri secara massal ini menegaskan kekhawatiran Komisi V DPR terkait minimnya perencanaan lintas sektor dalam pelaksanaan proyek Sekolah Rakyat.
“Mundurnya ratusan guru secara bersamaan harus menjadi bahan evaluasi serius. Ini menandakan lemahnya perencanaan dan koordinasi antarlembaga, terutama terkait penyediaan infrastruktur dasar,” ujarnya.
