Cari BBM Shell dan BP sekarang sulit. (Foto: Okezone.com/BP)
JAKARTA - Cari BBM Shell dan BP sekarang sulit. Bila pun ada, tidak semua jenis bahan bakarnya tersedia lengkap di SPBU swasta tersebut.
Sejumlah SPBU seperti Shell, Vivo, dan BP-AKR sedang mengalami kelangkaan BBM. Bahkan, pasokan di SPBU Shell kosong lebih dari sepekan, sehingga menyulitkan masyarakat yang ingin membeli BBM di luar SPBU Pertamina.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM turun tangan untuk mengatasi kelangkaan BBM di SPBU swasta.
Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta stok BBM di SPBU swasta langka, Jakarta.
1. Menteri ESDM Buka Suara
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah adanya kelangkaan BBM di SPBU swasta. Ia menegaskan, pihak swasta telah mendapat kuota impor sama seperti 2024 ditambah tambahan 10 persen.
Bahlil menyarankan SPBU swasta mengajukan kerja sama business-to-business (B2B) dengan Pertamina bila ingin tambahan kuota, sebab cadangan BBM nasional masih tersedia.
"Enggak ada (langka). Jadi gini, untuk ketersediaan BBM nasional kita, untuk swasta, kita memberikan kuota impor itu seperti 2024. Contoh, 1 juta. Di 2025, kita berikan tambah 10 persen, jadi 1,1. Itu contoh. Jadi, kuota impornya diberikan 100 persen di 2024 ditambah 10 persen. Jadi, lebih dari target tahun sebelumnya. Jadi, enggak ada yang menjadi kelangkaan," kata Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (1/9/2025) malam merespons pertanyaan mengenai kelangkaan BBM di SPBU-SPBU swasta.
Walaupun demikian, Bahlil melanjutkan perusahaan-perusahaan swasta itu meminta tambahan kuota impor BBM. "Mereka meminta tambah. Tetapi, kalau meminta tambah, saya katakan bahwa persediaan nasional kita masih ada. Jadi, bisa dilakukan kolaborasi B2B dengan persediaan nasional," kata Bahlil.
2. Pemerintah Bahas dengan Shell Cs
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyatakan, pemerintah akan segera membahas kelangkaan BBM di SPBU Shell dan BP bersama Pertamina serta seluruh pengelola SPBU swasta.
“Sudah ada arahan kepada Dirjen Migas untuk segera mengumpulkan. Ini segera dirapatkan antara Pertamina sama badan usaha yang memerlukan impor,” ucap Yuliot setelah menghadiri Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu, 3 September 2025.
Menurut Yuliot, Kementerian ESDM berupaya menyesuaikan kebutuhan impor SPBU swasta dengan Pertamina karena berkaitan dengan neraca perdagangan. Saat ini, ESDM sudah mengantongi data impor BBM dari Pertamina maupun SPBU swasta.
“Kami juga memperhatikan neraca komoditas. Jangan sampai neraca komoditas yang sudah disepakati itu ada kelebihan,” kata Yuliot.
3. Swasta Diminta Beli ke Pertamina
Kementerian ESDM meminta SPBU swasta membeli BBM ke PT Pertamina. Hal ini untuk menyiasati sejumlah SPBU di beberapa daerah yang mengalami kelangkaan BBM.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyebut, pemerintah telah menambah alokasi impor BBM untuk SPBU swasta sebesar 10 persen. Jika masih kurang, mereka diminta membeli tambahan pasokan dari Pertamina.
"Spesifikasi kan sudah diatur Ditjen Migas, syaratnya harus sesuai dengan spek yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Dirjen Migas. Teknisnya akan dibahas lebih lanjut," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI.
Ia menambahkan, Kementerian ESDM akan memanggil operator SPBU swasta untuk menyinkronkan pengadaan BBM dalam negeri. Jika sebelumnya dipenuhi lewat impor, ke depan kebutuhan BBM swasta akan disuplai dari Pertamina.
"Sinkronisasi itu adalah mengoptimalkan apa yang sudah kita miliki di dalam negeri, yaitu hasil dari BUMN, yaitu dari Pertamina. Tadi selesai rapat, mungkin awal minggu depan kita panggil (SPBU swasta)," tambahnya.
Laode menuturkan, permintaan BBM dengan kualitas di atas RON 90 terus meningkat sehingga konsumsi masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada BBM subsidi.
"Tadi kan sudah disampaikan Pak Wamen ada shifting. Jadi masyarakat kita ternyata saat ini tidak menggantungkan diri pada BBM subsidi, mereka juga shifting jenis BBM yang di atas RON 90," pungkasnya.
