Bukan Sekadar Pasar: Kemitraan Indonesia-Korea Selatan dan Taruhan Kedaulatan AI

DI TENGAH percepatan perkembangan kecerdasan buatan dan meningkatnya tantangan keamanan siber global, Muhammad Taufik Ismail, pengamat isu militer dan pertahanan serta konsultan media sosial, melihat kemitraan strategis Indonesia-Korea Selatan memiliki relevansi yang semakin penting untuk dibahas.

Lebih dari 10.000 celah keamanan di sistem operasi dan perangkat lunak yang kita gunakan sehari-hari dapat ditemukan dalam hitungan minggu melalui satu model AI bernama Claude Mythos buatan Anthropic.

Lewat Project Glasswing, sekitar 50 organisasi (termasuk pemerintah Amerika Serikat) diberi akses untuk memindai infrastruktur kritis mereka sendiri, dan kini program itu meluas ke 150 organisasi di lebih dari 15 negara, dari operator listrik hingga rumah sakit untuk mengidentifikasi kerentanan siber dengan skala yang sangat besar.

Anthropic sendiri yang mengingatkan: dalam setahun kedepan, kapabilitas model sekelas Mythos akan dimiliki aktor lain, termasuk aktor yang memiliki niat buruk. 

Indonesia tidak ada dalam daftar pertimbangan Project Glasswing. 

Kenyataan itulah yang perlu kita renungkan bersama.

Dua Negara, Satu Kegelisahan yang Sama

Dua negara yang tampaknya berbeda (satu raksasa Asia Tenggara yang sedang tumbuh, satu negara maju yang sudah lama melewati fase industrialisasi) ternyata berhadapan dengan kegelisahan yang sangat serupa soal AI: bagaimana menjadi pemain, bukan sekadar penonton ataupun sebagai pihak yang tereksploitasi.

Korea Selatan meresponsnya dengan serius. Mereka membangun model bahasa besar mereka sendiri, HyperCLOVA X, karena sadar bahwa mengandalkan GPT atau model asing lainnya berarti menyerahkan sebagian kendali atas informasi dan budaya mereka kepada perusahaan asing.

Pemerintah Korea Selatan menginvestasikan ratusan juta dolar untuk membangun infrastruktur komputasi AI nasional. Secara tata kelola, Korea Selatan juga menjadi negara kedua di dunia (setelah Uni Eropa) yang mengesahkan undang-undang kerangka AI yang komprehensif, yang mulai berlaku penuh pada Januari 2026: sebuah regulasi yang mengatur prinsip, akuntabilitas, dan pengembangan AI yang bertanggung jawab.

Tapi undang-undang itu hanya lapisan teratas. Di bawahnya ada infrastruktur tata kelola yang sudah dibangun bertahun-tahun. Pada 2020, MSIT dan KISDI menerbitkan Panduan Etika AI Nasional (National Guidelines for AI Ethics), dilengkapi dengan self-checklist yang memungkinkan pelaku AI, dari sektor publik maupun swasta, menilai secara mandiri kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip etika tersebut.

Kemudian, di bawah Pasal 12 undang-undang AI yang baru, Korea Selatan secara formal mendirikan AI Safety Institute (AISI): lembaga yang diamanatkan untuk meneliti kriteria dan metode evaluasi keamanan AI, menganalisis risiko, dan mengoordinasikan kerja sama internasional di bidang keselamatan AI. 

AISI sendiri sudah beroperasi sejak sebelum undang-undang itu disahkan, mengikuti momentum AI Safety Summit di London pada November 2023.

Untuk membantu publik memahami teks hukumnya, AISI bersama Future of Life Institute mengembangkan ROK AI Basic Act Explorer: navigator interaktif yang memungkinkan pengguna menelusuri setiap pasal, dilengkapi anotasi perbandingan dengan EU AI Act.

Fungsinya adalah referensi tekstual dan komparatif bagi yang ingin memahami arsitektur hukum AI Korea Selatan.

Yang menarik, Indonesia sedang berjalan ke arah yang tidak jauh berbeda. Pemerintah saat ini tengah menyusun Peraturan Presiden tentang Etika Kecerdasan Buatan, sebuah draf regulasi yang mengakui bahwa AI bukan semata-mata urusan teknologi, melainkan juga urusan nilai, keadilan, dan kedaulatan.

Di sisi lain, sektor swasta bergerak lebih cepat: Indosat Ooredoo Hutchison dan GoTo pada November 2024 meluncurkan Sahabat-AI, kumpulan LLM open-source yang dirancang khusus untuk Bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Model ini sudah tersedia dalam lima bahasa lokal, dilatih dengan data dan konteks Indonesia, dan infrastrukturnya disimpan di dalam negeri. Setidaknya di sebagian ekosistem kita, sudah ada kesadaran bahwa membangun kapasitas AI sendiri bukanlah tantangan yang impossible.

Dua negara, dari titik berangkat yang berbeda, sedang mencoba menjawab pertanyaan yang sama: bagaimana kita mengatur sesuatu yang berkembang lebih cepat dari kemampuan kita memahaminya?

Kunjungan Presiden Prabowo ke Seoul pada akhir Maret 2026 membuka ruang untuk menjadikan kesamaan kegelisahan ini sebagai fondasi kerja sama yang lebih dalam. Kesempatan ini tidak hanya berfokus pada penandatanganan nota kesepahaman secara normatif karena menjadi ruang kolaborasi yang benar-benar berpijak pada kepentingan bersama.

Yang Perlu Lebih dari Sekadar Semangat

Semangat saja tidak cukup, dan bahkan bisa berbahaya.

Ada godaan yang nyata dalam kerja sama teknologi antara negara berkembang dan negara maju: menerima apa yang ditawarkan tanpa cukup bertanya ataupun bernegosiasi.

Menerima infrastruktur AI yang dikembangkan, dilatih, dan dikendalikan oleh pihak asing, lalu menyebutnya “kerja sama strategis”. Padahal yang terjadi adalah ketergantungan baru dengan wajah yang lebih modern (technocolonialism).

Project Glasswing sendiri adalah contoh yang baik untuk direfleksikan. Program itu dikendalikan penuh oleh Anthropic, sebuah perusahaan Amerika Serikat.

Perusahaan tersebut menjadi pihak yang menentukan siapa yang mendapat akses, negara mana yang masuk daftar, infrastruktur siapa yang dipindai. Ini pengingat bahwa dalam geopolitik AI, bahkan tindakan perusahan teknologi pun memiliki dimensi kekuasaan.

Korea Selatan memahami ini lebih awal dari kita. Itulah mengapa mereka tidak hanya bermitra dengan perusahaan AI asing, tapi juga membangun kapasitas sendiri secara paralel. Bagi Indonesia, pelajarannya bukan untuk menolak kerja sama, melainkan untuk masuk ke dalam kerja sama dengan mata terbuka dan agenda yang jelas.

Pertama, kolaborasi dalam membangun kapasitas SDM AI yang sungguh-sungguh. Bukan sekadar program beasiswa atau pertukaran pelajar, tapi kemitraan riset yang menghasilkan ilmuwan dan insinyur yang bisa pulang dan membangun sesuatu di sini.

Korea Selatan punya ekosistem universitas dan lab AI yang kelas dunia; Indonesia punya populasi muda yang besar dan lapar akan kesempatan. Perpaduan itu harusnya bisa menghasilkan lebih dari sekadar foto bersama di Seoul.

Kedua, dan ini yang paling relevan dengan ancaman seperti Mythos, adalah kerja sama nyata dalam keamanan siber berbasis AI.

Infrastruktur kritis Indonesia, dari jaringan listrik PLN dan telekomunikasi Telkom hingga sistem perbankan dan layanan kesehatan nasional, adalah target potensial di dunia di mana AI otonom bisa memindai dan mengeksploitasi kerentanan tanpa intervensi manusia.

Kita perlu belajar dari pengalaman Korea Selatan yang sudah lebih jauh dalam membangun pertahanan digital berbasis AI, sekaligus memastikan bahwa kerja sama ini tidak membuat kita semakin bergantung pada sistem yang tidak kita kuasai.

Optimistis, Tapi Tidak Naif

Sikap yang tepat adalah tetap optimistis. Bukan karena yakin semuanya akan berjalan baik, tapi karena alternatifnya (tidak berbuat apa-apa) jauh lebih buruk.

Indonesia dan Korea Selatan sama-sama bukan Amerika Serikat dan bukan Tiongkok, dan sama-sama ingin membangun identitas digital sendiri di tengah persaingan dua raksasa itu.

Jika kesamaan posisi ini bisa diterjemahkan menjadi kerja sama yang konkret (dalam regulasi, dalam riset, dalam pertahanan siber), maka Indonesia dan Korea Selatan bisa bersama-sama menjadi suara yang relevan di tata kelola AI global, bukan sekadar konsumen dari keputusan yang dibuat orang lain.

Yang perlu kita jaga adalah kejernihan pikir. Ketika AI sudah sampai pada titik di mana sebuah model bisa menemukan celah di setiap sistem operasi besar dalam hitungan minggu, maka membicarakan kerja sama AI tanpa membicarakan kedaulatan adalah seperti membicarakan perdagangan bebas tanpa membicarakan siapa yang memegang aturan mainnya.

Indonesia layak mendapat lebih dari sekadar menjadi pasar atau objek demonstrasi teknologi orang lain. Dan kemitraan dengan Korea Selatan, jika dibangun dengan benar, bisa menjadi salah satu jalan ke sana.****