Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Hadir di CEO Forum Hulu Migas 2025. (Foto: Okezone.com/SKK Migas)
JAKARTA – Para pimpinan tertinggi (CEO) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) industri hulu migas menegaskan komitmen untuk mencapai target lifting minyak dan gas 2025. Target lifting minyak sebesar 605 ribu barel BOPD dan lifting (salur) gas 5.628 MMSCFD.
Tekad tersebut menjadi salah satu komitmen CEO KKKS pada kegiatan CEO Forum Hulu Migas 2025 yang berlangsung di kantor SKK Migas hari ini (30/7), yang dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia beserta jajaran Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto beserta seluruh jajaran Manajemen SKK Migas, serta para CEO KKKS.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, perhatian Presiden Prabowo terhadap peningkatan lifting migas sangat besar karena menjadi salah satu program prioritas dalam ASTA CITA. Sejak 2008, target lifting tidak pernah mencapai target APBN. Ia mengingatkan bahwa harus dicari cara lain untuk meningkatkan lifting karena masih ada peluang besar, selama mau berkolaborasi, terbuka, dan bekerja sama.
“Pemerintah memiliki kewenangan administrasi dan kebijakan, maka bisa membantu KKKS melakukan eksekusi. KKKS memiliki kemampuan melakukan eksekusi yang membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah. Tentu kami akan dukung sepenuhnya," ujar Bahlil, Rabu (30/7/2025).
Lebih lanjut, Bahlil mengingatkan bahwa dari 128 cekungan, yang sudah berproduksi hanya 20 cekungan. Artinya, masih banyak potensi. Kemudian, masih banyak POD yang tidak berjalan. Ini seharusnya segera dicari jalan keluar, tidak boleh berlama-lama lagi, karena pemerintah akan mengambil tindakan tegas. Bahlil menyampaikan bahwa ia telah diperintahkan oleh Presiden untuk berkantor di SKK Migas, menjadi kepala administrasi hulu migas. "Jika ada persoalan perizinan, maka saya yang akan membantu menyelesaikannya," tegasnya.
“Bagi yang sudah selesai masalah perizinan dan lainnya, harus segera dikerjakan. Jika tidak, maka tentu akan ada tindakan dari pemerintah untuk memastikan potensi migas itu benar-benar bisa diproduksikan,” imbuhnya.
Selain itu, Menteri ESDM juga menitipkan agar ada pemberdayaan bagi masyarakat daerah. Masyarakat harus dibina dan diberikan kesempatan agar keberadaan kekayaan migas di daerah memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Terkait dukungan fiskal agar proyek hulu migas menjadi ekonomis, Bahlil menyampaikan bahwa saat ini sudah tidak ada masalah mengenai gross split ataupun cost recovery, karena internal rate of return (IRR) sudah dibuat ekonomis.
“Saya tegaskan lagi bahwa Indonesia masih impor minyak, dan ini yang harus dilakukan dengan segera: memproduksikan potensi minyak yang ada. Untuk memastikan proyek selesai sesuai target—dan bahkan bisa dipercepat—maka harus ada kepastian. Pemerintah memberikan dukungan penuh untuk peningkatan produksi minyak,” ujar Bahlil.
