Anggota DPR Tak Lagi Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta (Foto: Dasco/Okezone)
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa tunjangan perumahan bagi anggota DPR telah resmi dihentikan mulai 31 Agustus 2025. Kebijakan ini, menurutnya, merupakan bagian dari langkah evaluasi yang dilakukan DPR.
“Pertama, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan. Khusus untuk tunjangan perumahan, dihentikan per 31 Agustus 2025,” ujar Dasco saat audiensi dengan sejumlah mahasiswa di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu 3 September 2025.
Tak hanya itu, Dasco juga menyebut adanya penundaan sejumlah fasilitas lain, termasuk perjalanan dinas. “Kedua, moratorium perjalanan dinas luar negeri anggota DPR serta efisiensi kunjungan kerja di dalam negeri,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan permintaan maaf atas berbagai kekurangan para legislator dalam menjalankan tugasnya. “Atas nama pimpinan DPR, kami memohon maaf atas kekeliruan dan kekurangan kami dalam mewakili aspirasi rakyat. Namun permintaan maaf saja tidak cukup tanpa disertai evaluasi dan perbaikan menyeluruh, yang akan segera dilakukan,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pertemuan pimpinan DPR dengan pimpinan-pimpinan fraksi partai politik yang ada di parlemen untuk membahas transformasi DPR, Kamis (4/9/2025). Hasilnya, semua fraksi sepakat untuk menghentikan tunjangan rumah dan moratorium kunjungan kerja (kunker).
“Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk tranformasi DPR. Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” kata Puan dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Puan menyatakan, DPR senantiasa terbuka dan melakukan evaluasi.
"Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” ungkap Puan.
