Gubernur Papua Matius D. Fakhiri Hadiri Rakornas TPAKD. (Foto: Okezone.com/Pemprov)
JAKARTA – Provinsi Papua menunjukkan perkembangan dalam memperluas akses layanan keuangan di daerahnya. Hal ini pun menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 di Jakarta bersama jajaran pemerintah provinsi dan berbagai pemangku kepentingan nasional.
Rakornas TPAKD juga menjadi penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Papua, khususnya melalui penguatan industri jasa keuangan dan dukungan pengembangan UMKM serta sektor prioritas seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan.
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan, Rakornas TPAKD 2025 mengusung semangat kolaborasi dalam memperluas akses keuangan di daerah, memperkuat inklusi keuangan masyarakat, serta membahas penyusunan Roadmap TPAKD 2026–2030 sebagai panduan strategis pengembangan akses keuangan yang berkelanjutan.
"Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen memperluas akses keuangan di semua lini, agar masyarakat Papua dapat merasakan manfaat ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Fakhiri, Sabtu (11/10/2025).
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Andri, mengatakan, selaku instansi teknis yang mengoordinasikan percepatan TPAKD antar sektor pemerintah dan industri keuangan, memaparkan perkembangan positif sektor keuangan di Papua, terutama pasca pemekaran daerah otonomi baru (DOB).
Menurut Andri, terdapat peningkatan signifikan pada aktivitas industri jasa keuangan di wilayah Papua. Hingga 2024, di Provinsi Papua telah beroperasi 16 Bank Umum Konvensional dan Syariah, 6 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional dan Syariah, 3 Perusahaan Efek, 9 Agen Penjual Efek Reksadana (APERD),
kemudian 12 Perusahaan Pembiayaan, 10 Asuransi Jiwa, 15 Asuransi Umum, 1 Pegadaian, 1 Perusahaan Modal Ventura, 2 Perusahaan Penjaminan, serta 1 Lembaga Keuangan Mikro.
