Demo di Jakarta (foto: freepik)
JAKARTA – Gelombang aksi massa di depan Gedung DPR kembali menuai kritik, terutama soal tuntutan penghapusan fasilitas rumah dinas anggota DPR yang dinilai berlebihan, dan tidak relevan dengan kondisi masyarakat.
Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Jacklevyn Manuputty, menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai konflik dalam aksi massa kerap menempatkan aparat dan masyarakat sebagai pihak berhadap-hadapan, sementara politisi justru lepas dari tanggung jawab.
“Para politisi berulah, aparat dan masyarakat berhadap-hadapan lalu menjadi korban. Seperti biasanya, banyak politisi hanya tampil di depan kamera, memberi sambutan, lalu melupakan,” kata Manuputty, Sabtu (30/8/2025).
Ia menegaskan bangsa tidak bisa dibangun dengan represi terhadap suara rakyat. Menurutnya, kemarahan publik dalam aksi massa harus dipahami sebagai refleksi dan dorongan perubahan, bukan ancaman.
“Bangsa ini harus dibangun bukan dengan represi, tetapi refleksi. Suara rakyat bukan untuk dibungkam, melainkan didengar, dipahami, dan dijadikan arah,” ujarnya.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
